Pria Brewok Ini di Vonis, Kasus Pembawa Sabusabu 2 Kilo

Pria Brewok Ini di Vonis, Kasus Pembawa Sabusabu 2 Kilo

BERITA HARIAN - Azhari tampaknya yang akan bisa saja yang menghela nafas untuk beberapa hari lagi sebelum yang akan diseret ke Lapas Klas IA Tanjunggusta, lantaran Majelis Hakim yang dipimpin Sabarulina Ginting menunda putusan terhadap pria berusia 28 tahun tersebut.

Pria brewok asal Idie, Aceh tersebut yang akandituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nur Ainun yang bersalah terlibat sebagai kurir dalam peredaran shabu-shabu seberat 2 Kilogram. JPU dalam tuntutannya menuntut Azhari dengan pidana penjara selama 17 Tahun, Denda 1 Miliar dengan subsider 1 tahun kurungan sesuai Pasal 114 ayat (2) KUHAP yang tentang Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram.

Sementara, saat akan yang diputus, Majelis Hakim menunda sidang karena berkas perkara Azhari sebelumnya merupakan berkas perkara milik Hakim Sontan Merauke Sinaga yang akan dialihkan terkait OTT KPK pada 28 Agustus 2018 lalu sehingga belum bermusyawarah memberikan keputusan.

"Kami baru menerima salinan berkas ini. Masa tahanan kamu kami perpanjang lagi satu Minggu untuk putusan ya," tutur Sabarulina Ginting.

Usai berdiskusi menentukan jadwal sidang putusan dengan JPU Nur Ainun, Majelis hakim memutuskan Azhari akan disidangkan satu Minggu kedepan. "Jadi tanggal 4 kita putusan ya," tutup hakim berdarah Batak tersebut.

Diketahui dalam dakwaan jaksa, Azhari ditangkap Saat Res Narkoba Polrestabes Medan saat tengah mengantarkan sabu-sabu di Jalan Ampera II Nomor 19 F Kelurahan Di Sikambing pada 22 Februari 2018 lalu.

Baca juga : Rutan Klas I Tanjung Gusta Medan Terbakar, Penghuni Sel Panik

Mulanya, Azhari kembali berhubunhan dengan 2 teman sekampungnya yakni Adi dan Mirza yang meringkuk di Lapas Klas IA Tanjunggusta. Kemudian Azhari yang dihubungi kedua napi tersebut dikenalkan kepada Iskandar alias Atuk untuk dimanfaatkan mengantar sabu sabu kepada seseorang.

Nahas, perbuatan tersebut diketahui personel Polrestabes Medan. Azhari pun dibekuk dirumahnya dan petugas juga mengamankan sabu sabu seberat 2 Kilogram tersebut. Kepada personel kepolisian, Azhari mengaku dihadiahi 20 juta rupiah bila transaksi barang haram tersebut berjalan lancar.

Yuni Menangis Saat Hakim Vonis 3,5 Tahun Penjara, Kasus Curi Emas Majikan

Yuni Menangis Saat Hakim Vonis 3,5 Tahun Penjara, Kasus Curi Emas Majikan

BERITA HARIAN - Sri Wahyuni alias Yuni (34) harus rela yang akan bisa saja yang meninggalkan keluarganya selama mempertanggungjawabkan hukuman 3 Tahun 6 Bulan yang disematkan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Medan yang dipimpin Aimhafni pada sidang yang digelar Rabu (12/9/2018) sore.

Dalam agenda nota pembelaan sekaligus putusan tersebut, Yuni berdiri seraya yang mengungkapkan permintaan agar Hakim kiranya memutuskan pidana serendah-rendahnya.

"Mohon kiranya hukuman saya yang diringankan bapak, Ibu Hakim dan Ibu Jaksa. Saya menyesal, anak saya masih kecil dan juga yang membutuhkan kasih sayang saya," ujar Yuni yang meneteska air mata di

ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri Medan.

Menanggapi nota pembelaan Yuni yang akan diungkapkan secara lisan tersebut, Hakim Anggota Syafril Batubara mengatakan majelis hakim harus bertindak adil kepada seluruh pihak.

"Memberikan hukuman ringan untukmu belum tentu adil untuk korban. Kami harus bijaksana untuk memutuskan hukumanmu," ujar Hakim Anggota Syafril Batubara.

Saat sidang dilanjutkan, Majelis Hakim yang kemudian bersepakat menghukum Yuni dengan pidana penjara lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mariati Siboro yang sebelumnya menuntut

Yuni dengan pidana penjara selama 5 Tahun.

"Terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHAPidana tentang pencurian sehingga terdakwa dihukum 3 Tahun 6 Bulan dan Barang bukti diserahkan kepada korban," ujar Hakim

Ketua Aimfahni.

Diketahui, pada 21 Maret 2018 lalu, Yuni yang bekerja sebagai asisten rumah tangga mencuri emas milik majikannya yang bernama Rismadhani saat melihat kunci lemari kamar masih tergantung.

Baca juga : TNI Langsung Rehab Rumah Ichal Yang Bersaudara Yang Tidak Layak Huni

Melihat kesempatan emas tersebut, Yuni kemudian menggasak perhiasan Rismadhani berupa tiga buah gelang dan sebuah cincin emas yang ditaksir seharga Rp.12.530.000 rupiah. Uang tersebut dimanfaatkan

Yuni untuk membeli pakaian, makan sehari-hari dan mengobati anak, membayar sewa rumah dan mengobati anaknya yang sedang sakit.

Perbuatan Yuni yang diselidiki sempat melakukan pencurian beberapa kali terhadap majikannya kemudian berakhir usai Polsek Medan Barat mengamankannya pada 1 Mei 2018.

Akibat Mengutip Biaya Buka Nikah Harga 2 Juta, PNS KUA Divonis Setahun Penjara

Akibat Mengutip Biaya Buka Nikah Harga 2 Juta, PNS KUA Divonis Setahun Penjara

BERITA HARIAN - Akibat ulahnya mengutip biaya buku nikah, Nurma S.PdI yang merupakan pegawai KUA Kecamatan Medan Belawan kini harus dihukum penjara oleh Pengadilan Negeri Medan, Senin (3/9/2018).

Dalam sidang yang berlangsung di Ruang Cakra VI Pengadilan Negeri Medan siang itu, Hakim Syafril Batubara memutus yang terdakwa Nurma S.PdI dengan Pasal 12 Huruf E Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHAPidana.

"Terdakwa secara sah dan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Mengadili terdakwa atas nama Nurma dengan pidana penjara satu tahun penjara, denda 500 juta rupiah subsider 1 bulan kurungan," ujar Hakim Syafril Batubara.

Hukuman terhadap yang terdakwa Nurma S.PdI lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Akbar Pramadhana dari Kejari Belawan. Sebelumnya, JPU Akbar Pramadhana yang menuntut terdakwa Nurma S.PdI dengan hukuman penjara 14 Bulan, Denda 50 Juta Rupiah Subsidair 2 bulan kurungan.

Menanggapi putusan Majelis Hakim, baik terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang akan bisa asja yang menyatakan pikir-pikir. "Pikir-pikir yang mulia," ujar JPU Akbar Pramadhana.

Dalam berkas dakwaan, Nurma SPdI diringkus usai Subdit III/Tipikor Ditreskrim Polda Sumut yang akan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Februari 2018 lalu.

Kala itu, Nurma S.PdI yang bekerja di KUA Kecamatan Medan Belawan meminta sepasang suami-istri siri untuk membayar Rp 2.000.000 rupiah agar pernikahan yang mereka bisa terdaftar secara sah oleh negara. Adapun maksud harga tersebut diminta Nurma S.PdI karena sepasang suami istri siri tersebut belum memiliki surat cerai dari mantan pasangan sebelumnya.

Baca juga : Deddy Mizwar Jubir Jokowi, Demokrat Yang Mulai Bicara Sanksi Berat

Pasrah, pasangan suami-istri bernama Faisal dan Suryani itupun berusaha menyiapkan uang tunai sesuai permintaan Nurma S.PdI.

Enam hari berselang, nasib nahas bagi Nurma S.PdI, Kakak dari Suryani bernama Dedek Sumarna saat itu menyerahkan uang Rp 2.000.000 yang dimaksud telah diintai pihak kepolisian. Dari tangan Nurma, S.PdI, Kepolisian mengamankan uang sebesar 2 Juta rupiah. Kemudian dari mejanya ditemukan uang lainnya sejumlah 4,2 juta rupiah.

Hakim Vonis Nelayan 12 Tahun Penjara, Dengan Barang Bukti Satu Ons Sabu

Hakim Vonis Nelayan 12 Tahun Penjara, Dengan Barang Bukti Satu Ons Sabu

BERITA HARIAN - Heri Effendi (32) mungkin tidak sempat kembali yang memancing ikan untuk yang di laut, pasalnya, atas perbuatannya mencoba yang akan mengedarkan sabu-sabu seberat 100 gram (1 ons) dirinya kini harus yang mendekam selama 12  tahun dibalik jeruji besi.

Diungkapkan oleh majelis hakim yang akan diketuai Ferry Sormin di ruang Cakra 6 Pengadilan Negeri Medan sekitar pukul 15.00 WIB.

Dalam amar putusannya hakim yang akan memutuskan perbuatan Herri Effendi dengan Pasal 114 (2) KUHAPidana Jo 112 (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

"Usai mempertimbangkan dakwaan JPU, Saksi-saksi yang dihadirkan, barang bukti, keterangan terdakwa dan penasihat hukum, Majelis hakim memutuskan terdakwa Herri Effendi dihukum penjara selama 12 tahun denda 1 miliar subsidair 3 bulan kurungan," ujar Ferry Sormin membacakan putusan hakim.

Pertimbangan lainnya terhadap terdakwa Heri Effendi yang dijatuhkan pidana lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Randy Tambunan selama 14 tahun dikarenakan terdakwa mengakui dan bersikap sopan selama menjalani persidangan.

"Pertimbangan pemberatan terhadap Terdakwa karena terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam usaha memerangi narkoba dan pertimbangan yang meringankan terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama di persidangan," ujar Sormin.

Menanggapi vonis yang ditujukan kepadanya, Heri Effendi pun diam seribu bahasa. Hakim memberikan waktu kepada Heri Effendi untuk berpikir-pikir.

Baca juga : Pria Ini Tega Menganiaya Ayah Kandungnya Sendiri, Usai Tak Dibelikan Sepeda Motor

Heri Effendi yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan ditangkap oleh personel Polda Sumut yang menyaru sebagai pembeli barang haram tersebut di Jalan Veteran Pasar IV, Kecamatan Medan Marelan Medan.

Semula, Polisi hanya menargetkan Hendra (masih DPO) yang diduga menjadi bandar narkoba. Namun barang haram tersebut diantarkan oleh rekan Hendra yaitu Herri Effendi dengan uang pembayaran awal sebesar Rp 25.000.000. Menjadi tumbal, kini Heri Effendi harus menjalani sebagian hidupnya di Lapas Tanjunggusta Medan.

Hercules Divonis 13 Tahum Kasus Pembunuhan Satpam Bus ALS

Hercules Divonis 13 Tahum Kasus Pembunuhan Satpam Bus ALS

BERITA HARIAN - Hercules, terdakwa dalam kasus pembunuhan Andri Adnan, satpam Bus Antar Lintas Sumatera (ALS), yang divonis 13 tahun penjara.

Lelaki yang memiliki nama asli Manatap Sihombing ini yang kembali dihadirkan untuk menjalani sidang dengan agenda vonis di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (14/5/2018).

"Menyatakan terdakwa Manatap Sihombing alias Hercules yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. Dengan ini menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 13 tahun," ucap hakim ketua Janverson Sinaga saat yang membacakan amar putusannya di ruang Cakra I Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (14/5/2018).

Majelis hakim yang dipimpin oleh Janverson Sinaga menilai yang terdakwa Manatap Sihombing alias Hercules telah terbukti secara sah dan yang meyakinkan melanggar Pasal 338 KUHPidana terkait aksi pembunuhan terhadap satpam bus Antar Lintas Sumatera (ALS), Andri Adnan.

Vonis 13 tahun tersebut lebih ringan yang dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya JPU Marthias

Iskandar menuntut yang terdakwa Manatap Sihombing alias Hercules dengan pidana penjara selama 15 tahun.

Terkait dengan vonis hakim dalam perkara nomor 505/Pid.B/2018/PN Mdn tersebut, JPU dan juga yang terdakwa menyatakan menerima putusan majelis hakim.

Sementara itu, seusai dalam sidang berlangsung, sempat terjadi keributan antara keluarga korban almarhum Andri Adnan dengan keluarga terdakwa Hercules. Beberapa satpam PN Medan yang akan melihat kejadian tersebut, bergerak cepat untuk meredakan Keributan.

Di halaman parkir PN Medan, yang sempat mewawancarai istri korban yakni Siti darlina Nasution.

Siti Darlina Nasution yang akan mengaku menerima meski hati kecilnya masih sulit.

"Ya mau gimana ya, sebenarnya dalam hati kecil belum. Tapi ya udahlah," ujarnya.

Sementara itu, ibu korban Darmawati Siregar juga yang mengatakan sudah ikhlas menerima kondisi ini. Begitu juga dengan beberapa keluarga korban yang lain turut yang mengatakan ikhlas menerima vonis hakim.

"Sudah ikhlas, sudah, sudah," ujar ibu korban.

Untuk yang diketahui, Sebelumnya dalam dakwaan JPU Marthias yang akan disebutkan bahwa terdakwa membunuh korban di Jl. Sisingamangaraja KM. 6,5 Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas, tepatnya di depan loket ALS pada Kamis, 19 Oktober 2017 lalu. Pembunuhan itu yang dilatarbelakangi karena terdakwa bersama istrinya dilarang membuka kios jualan yang di depan loket ALS.

Dari keterangan sejumlah saksi sebelumnya yang terdakwa dan istrinya Rosmauli Br Simanjuntak, jauh sebelum kejadian sudah diberi peringatan untuk tidak berjualan yang di depan loket ALS. Tetapi terdakwa tetap yang bersikeras terus berjualan.

Baca juga : Ketua MUI Sumut Yang Minta Umat Beragama Sumut Damai

Pada hari itu, satpam ALS juga tetap melarang terdakwa untuk berjualan.

Tapi tidak beberapa lama terdakwa datang lagi setelah yang ditelepon istrinya yang mengatakan mereka kembali dilarang berjualan oleh korban Andri Adnan. Terdakwa pun datang lagi dan sempat bertengkar untuk adu mulut dengan korban.

Setelah berdebat, terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang sudah disimpannnya yang di bagasi sepeda motor. Terdakwa lalu menusuk korban pada bagian ulu hati dan yang mencabut pisau itu. Ternyata terdakwa kembali menusuk bagian dada kiri korban. Korban akhirnya yang terjatuh dan tergeletak di ditempat kejadian.

Satpam yang lainnya mencoba mengejar, tetapi terdakwa mengarahkan pisau dan mengancam. Terdakwa kemudian pergi yang meninggalkan lokasi dengan sepeda motornya. Korban langsung dilarikan ke RS Mitra Sejati oleh para saksi namun nyawanya tidak tertolong.

Salah Satu Anggota DPRRI Divonis 6 Tahun Penjara, Istri Aditua Moha Menangis

Salah Satu Anggota DPRRI Divonis 6 Tahun Penjara, Istri Aditua Moha Menangis

BERITA HARIAN - Anggota DPR RI dari Partai Golkar, Aditya Anugrah Moha yang divonis enam tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum pada KPK dalam sidang yang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (9/5/2018).

Oleh jaksa, Aditya Moha yang‎ dinilai terbukti menyuap Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono guna membebaskan ibundanya dari jeratan hukum.

Selain tuntutan enam tahun penjara, Aditya Moha juga yang diwajibkan membayar denda sebesar Rp200 juta dengan subsider dua bulan kurungan dan biaya perkara Rp 7500.

"Menuntut, supaya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memutuskan, menyatakan terdakwa Aditya Anugrah Moha terbukti yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," ucap jaksa Ali Fikri saat yang akan membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam menyusun surat tuntutan, jaksa Ali menjelaskan pihaknya yang akan mempertimbangkan sejumlah hal.

Hal yang memberatkan yakni, perbuatan Aditya dinilai yang bertentangan dengan program pemerintah yang gencar dalam pemberantasan korupsi.

Selanjutnya sebagai wakil rakyat dan anggota DPR, Aditya yang dinilai tidak memberi suri tauladan kepada masyarakat. Termasuk suap yang akan diberikan Aditya kepada Sudiwardono juga menciderai proses penegakan hukum di Indonesia.

"Sementara hal ini yang meringankan, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan bersikap sopan selama persidangan," terang jaksa Ali.

Usai mendengar tuntutan jaksa, istri dari Aditya Moha‎ yang turut hadir yang di persidangan langsung menangis. Dia tidak kuasa menahan air mata yang terus membasahi pipinya.

Bukan hanya sang istri, keluarga yang juga hadir di persidangan ikut menangis. Usai persidangan,
Aditya Moha tampak tegar. Dia menyalami dan merangkul keluarga besarnya.

Khusus pada sang istri, Aditya Moha langsung mencium kening sang istri serta menghapus air mata istrinya. "Sudah tidak papa," katA Aditya Moha.

Diketahui, Aditya Moha didakwa menyuap Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono total SGD 110.000. Suap diberikan beberapa tahap dengan tujuan ibunda Aditya, Marlina Moha Siahaan, terdakwa perkara korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara tahun 2010 tidak ditahan dan divonis bebas.

Sebelumnya oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado, Marlina sudah divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair pidana kurungan dua bulan dan membayar uang pengganti sebesar 1.250.000.000 dengan perintah agar terdakwa ditahan.

Atas putusan itu, kubu Marlina mengajukan banding ke PT Manado lanjut menyuap Ketua PT Manado, Sudiwardono untuk mempengaruhi putusan.

Baca juga : Jokowi Yang Sempat Menyingung Politik Itu Bisa Kadang – kadang Jahat

Bertempat di rumah Sudiwardono di Jogyakarya, 12 agustus 2017, Aditya Moha memberikan uang SGD 80.000 kepada Sudiwardono agar tidak melakukan penahanan dalam tingkat banding.

Di pertemuan itu, Sudiwardono ‎mengatakan uang SGD 80.000 hanya agar Marlina Moha tidak ditahan, jika mau dibebaskan, Aditya Moha harus menambah pemberian uang.

Akhirnya Sudiwardono mengeluarkan surat yang pada pokoknya menyatakan selaku Ketua PT Manado, tidak melakukan penahanan pada Marlina Moha.

Sampai pada 6 Oktober 2017 di lantai 12 Hotel Alila, Pecenongan, Jakarta Pusat, terjadi kembali penyerahan uang SGD 30.000 serta fasilitas kamar hotel dan menjanjikan pula uang USD 10.000 dengan maksud agar Marlina Moha divonis bebas.

Penyerahan uang SGD 30.000 dilakukan di tangga darurat, sisanya USD 10.000‎ akan diberikan setelah putusan vonis bebas. Usai penyerahan, Aditya Moha dan Sudiwardono terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK.
‎
Aditya Moha dinilai terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Nur Alam : Vonis Yang Lebih Rendah 6 Tahun Dari Tuntutan JPU

Nur Alam : Vonis Yang Lebih Rendah 6 Tahun Dari Tuntutan JPU

BERITA HARIAN - Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara, Nur Alam hari ini, Rabu (28/3/2018) yang akan bisa saja yang menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Pada amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Diah Siti Basaria, yang akan bisa saja yang diputuskan menjatuhi hukuman 12 tahun penjara kepada Nur Alam.

Vonis yang akan bisa saja yang dijatuhkan oleh majelis hakim ini lebih ringan enam tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menjatuhinya dengan 18 tahun penjara.

"Menimbang, mengadili dan juga yang akan bisa saja yang memutuskan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa divonis dengan 12 tahun penjara. Dengan denda sebanyak Rp 1 Milyar dan subsider 6 bulan penjara karena terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi pemberian izin usaha tambang di Provinsi Sulawesi Tenggara dan mendukung program pemerintah," terang Hakim Ketua Majelis Diah Siti Basaria di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Selain hukuman penjara, majelis hakim juga yang akan bisa saja yang menjatuhkan hukuman tambahan kepada Nur Alam, yakni pencabutan hak politik. Dalam artian terdakwa tidak diperkenankan untuk dipilih dalam berpolitik.

"Hukuman lain yang kami ambil adalah mencabut hak berpolitik terdakwa selama lima tahun sejak terdakwa selesai menjalani hukuman pidana," terang hakim Diah Siti Basariah.

Selain itu majelis hakim juga mempertimbangkan sanki lainnya terhadap Nur Alam yaitu menyita sejumlah aset mulai dari rumah dan tanah untuk dilelang KPK dan uangnya diserahkan ke negara.

Atas vonis tersebut, Nur Alam menyatakan banding. Sementara jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi masih pikir-pikir sebelum memutuskan langkah hukum selanjutnya.

Baca juga : Argentina Yang Harus Bersyukur Ada Messi

Sebelumnya, Nur Alam didakwa bersama-sama dengan Kepala Bidang Pertambangan Umum pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Tenggara, Burhanuddin dan Direktur PT Billy Indonesia, Widdi Aswindi menerima hadiah Rp 2.781.000.000‎.

Selain memperkaya diri sendiri, perbuatan terdakwa juga memperkaya PT Billy Indonedia sebesar Rp 1.593.604.454.137.

Penerimaan uang itu yakni terkait pemberian Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Eksplorasi dan Persetujuan Peningkatan IUP ‎Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).

Kasus Korupsi Dana Pengadaan Sarana Dana Prasarana Kapal, Akan Divonis 3 Tahun

Kasus Korupsi Dana Pengadaan Sarana Dana Prasarana Kapal, Akan Divonis 3 Tahun

BERITA HARIAN - Mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pertanian dan Kelautan (Distanla) Kota Medan, Syahrizal yang akan bisa saja yang dinyatakan bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Medan, dalam persidangan dengan agenda vonis yang di Ruang Cakra IX, Kamis (22/3/2018).

Ketua Majelis Hakim, Achmad Sayuti yang akan bisa saja yang mengatakan terdakwa terbukti melakukan korupsi pada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung Kapal Inkamina dan Inkamini Tahun Anggaran (TA) 2014 di dinas yang tersebut.

"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah yang akan bisa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan," ucap Achmad Sayuti.

Selain itu, terdakwa juga yang akan bisa saja yang diwajibkan untuk membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 444 juta.

"Dengan ketentuan, apabila tidak sanggup yang dibayar, maka harta bendanya disita untuk dilelang sebagai pengganti kerugian negara. Jika tidak mencukupi maka yang diganti dengan hukuman 1 tahun penjara," sebutnya.

Vonia yang akan disampaikan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan menuntut Syahrizal dengan hukuman selama 4 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsidair 2 tahun kurungan.

"Terdakwa juga dikenakan uang pengganti yang sama. Hanya saja subsidairnya selama 2 tahun penjara," ungkap JPU Suheri Wira.

Baca juga : Kepala Dinas Pendidikan Sumut Akan Klaim 98 Persen SMA Akan Gelar UNBK

Untuk yang akan isa saja yang diketahui, dalam kasus ini terdakwa bersama dengan rekanan bernama Dedy Wahyudi (DPO). Mereka berdua disebut bekerja sama memanipulasi data untuk agar CV Ridho Pratama yang akan dimenangkan dalam pelelangan proyek ini.

Kemudian, keduanya juga bekerja sama membuat penawaran harga yang sebelumnya telah diatur oleh terdakwa. Selanjutnya proses pelelangan dilakukan panitia dengan yang mengumumkan pelaksanaan pengadaan secara elektronik melalui LPSE Kota Medan.

Dari 15 perusahaan yang akan mendaftar, ada tiga perusahaan yang akan sesuai penawaran harga. Salah satunya CV Ridho Pratama dengan nilai penawaran sebesar Rp. 742.934.000 dan akhirnya ditetapkan sebagai pemenang.

Namun dalam pengerjaannya terdapat perbedaan volume dan spesifikasi item yang seharusnya. Sehingga menimbulkan kerugian negara.

Miliki Ganja, Ferdiko Yang Telah Divonis 4 Tahun 10 Bulan Penjara

Miliki Ganja, Ferdiko Yang Telah Divonis 4 Tahun 10 Bulan Penjara

BERITA HARIAN - Terdakwa Ferdiko Ilham alias Feri, selaku yang akan pemilik narkotika golongan satu jenis ganja seberat 1,66 gram, tampak lebih banyak diam dan juga yang akan tertunduk saat mendengar berkas vonisnya dibacakan majelis hakim.

Sesekali Ferdiko alias Feri juga tampak yang akan bisa saja yang mengarahkan pandangannya ke depan dan juga yang akan bisa saja yang memandang ke arah majelis hakim, Rabu sore (21/3/2018).

Atas kasusnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan yang akan bisa saja yang diketuai oleh Sontan Merauke Sinaga menjatuhkan vonis 4 tahun dan 10 bulan penjara.

Denda Rp 800 juta subsider 3 bulan kurungan yang terhadap Ferdiko Ilham alias Feri selaku yang terdakwa atas perkara kepemilikan narkotika golongan I jenis ganja.

"Menyatakan terdakwa Ferdiko Ilham alias Feri yang akan bisa saja yang akan terbukti secara sah dan juga yang akan bisa saja yang meyakinkan  yang akan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau juga yang akan melawan hukum yang akan bisa saja yang menguasai narkotika golongan satu dalam bentuk tanaman,” ujar Ketua Majelis Hakim Sontan Merauke Sinaga saat yang akan bisa saja yang membacakan amar putusannya yang akan di ruang sidang Cakra 6 PN Medan.

Dalam kasus dengan nomor perkara 331/Pid.Sus/2018/PN Mdn ini yang akan bisa saja yang Terdakwa terbukti secara sah dan juga yang akan bisa saja yang meyakinkan melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam pertimbangannya, Hakim menilai perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Vonis 4 tahun dan 10 bulan penjara yang dijatuhkan majelis hakim terhadap para terdakwa lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Cut Indri Hapsari dari Kejaksaan Negeri Medan yang awalnya menuntut terdakwa 7 tahun penjara dan denda 800 juta subsider 6 bulan kurungan.

Atas vonis 4 tahun dan 10 bulan penjara tersebut, JPU menyatakan pikir-pikir saat ditanya oleh Hakim ketua.

"Terima putusan Bu Jaksa?" tanya hakim ketua.

"Masih Pikir-Pikir Pak Hakim," ujar JPU Cut Indri.

Baca juga : Driver Grab Demo! Aplikasi GrabNow Akan Sgera Dihapus Oleh Pihak Grab

"Jangan terlalu lama berpikirlah," timpal hakim ketua Sontan Merauke Sinaga.

Sementara itu, terdakwa yang tampak tidak didampingi oleh penasihat hukum menyatakan menerima atas putusan majelis hakim tersebut.

Terdakwa Ferdiko Ilham alias Feri ditangkap oleh petugas kepolisian unit reskrim Polsek Medan Kota pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 lalu.

Ferdiko ditangkap sewaktu berada di Wisma Dina yang terletak di Jalan Puri Kecamatan Medan Kota.

Kemudian Ferdiko beserta barang bukti diamankan ke Polsek Medan Kota.

Dua PNS Permprov Sumut Yang Divonis 16 Bulan Penjara, Kasus Pengadaaan Kapal Nelayan

Dua PNS Permprov Sumut Yang Divonis 16 Bulan Penjara, Kasus Pengadaaan Kapal Nelayan

BERITA HARIAN - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Matius Bangun dan Ketua Panitia Lelang, Andika Ansori Adil Nasution oleh majelis hakim yang di Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Sumatera Utara, mendapat vonis hukuman selama 16 bulan penjara.

Ketua Majelis hakim Saryana yang akan bisa saja yang menyatakan masing-masing terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang akan sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Menjatuhkan hukuman kepada masing-masing yang akan terdakwa dengan hukuman pidana selama satu tahun dan empat bulan penjara serta denda yang sebesar Rp 50 juta subsidair satu bulan kurungan," kata Saryana yang di Ruang Cakra IX Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (13/2/2018).

Adapun hukuman yang akan bisa saja yang memberatkan bagi masing-masing terdakwa yaitu keduanya sebagai penyelenggara negara tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi.

Pascapembacaan vonis tersebut, Matius Bangun menyatakan yang akan bisa saja yang menerima hukuman tersebut. Sedangkan Andika Ansori Adil Nasution yang menyatakan pikir-pikir.

Sementara itu, pada persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan beberapa waktu lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Putri Marlina S menuntut yang keduanya dengan hukuman masing-masing dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.

"Kedua terdakwa masing-masing melanggar Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," kata Putri di Ruang Utama Pengadilan Tipikor Medan ketika itu.

Untuk diketahui, dalam dakwaan JPU menyebutkan yang terdakwa bersama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Matius Bangun dan terdakwa Andika Ansori Adil Nasution selaku Ketua Panitia Lelang didakwa melakukan korupsi pengadaan 6 unit kapal nelayan Tahun Anggaran (TA) 2014.

Baca juga : Legenda PSG Yang Tidak Berani Preksi  Pertandingan Real Madrid

Adapun modus dalam kasus korupsi ini yang akan terjadi dengan cara memanipulasi data dan keterlambatan pembuatan kapal sehingga tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

"Seperti halnya jabatan tenaga ahli untuk yang akan bisa saja yang konsultan perencanaan dan tenaga ahli untuk konsultan pengawasan posisinya diduduki orang yang sama," ungkapnya

Selain itu, pemenang lelang dalam hal ini PT PT Prima Mandiri Satria Perkasa selaku penyedia barang tidak melaksanakan pekerjaan utama. Namun justru diberikan kepada UD Usaha Bersama untuk melakukan pekerjaan utama dan kepada UD Sugi Laut untuk pengerjaan alat tangkap.

Sehingga pembuatan kapal menjadi yang terlambat untuk diselesaikan. Namun penyedia barang tidak dikenakan pemutusan kontrak atau denda.

Gara-gara Harimau Sumatera, Ismail Yang Dipenjara Dua Tahun

Gara-gara Harimau Sumatera, Ismail Yang Dipenjara Dua Tahun

BERITA HARIAN - Ismail Sembiring Pelawi, terdakwa perdagangan satwa liar yang akan dilindungi, akhirnya yang akan divonis penjara selama 2 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (4/1/2018).

Selain hukuman penjara, terdakwa juga yang akan diwajibkan yang akan membayar denda yang sebesar Rp 100 juta, atau subsider 3 bulan kurungan.

"Terdakwa terbukti yang secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekositemnya jo Peraturan Pemerintah Nomor 07 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa," kata Ketua Majelis Hakim, Riana Pohan di Ruang Sidang Cakra VI, PN Medan.

Usai dalam pembacaan vonis hukuman itu, terdakwa yang akan bisa saja yang merupakan buruh perkebunan tersebut yang akan bisa saja yang menyatakan menerima. Begitu juga dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sani Sianturi.

Walaupun pada sidang dengan agenda tuntutan, JPU meminta majelis hakim agar yang akan bisa saja yang menghukun terdakwa selama 3 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Untuk yang akan bisa saja yang diketahui, Ismail Sembiring Pelawi yang merupakan warga Dusun Sumber Waras Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat yang akan bisa saja yang diamankan petugas Patroli PAM Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser Seksi PTN Wilayah VI Besitang, 27 Agustus 2017, lalu.

Kemudian, diboyong yang ke Markas Komando SPORC Brigade Macan Tutul yang di Medan untuk dilakukan pemeriksaan.

Penangkapan tersebut yang akan terjadi setelah petugas menyaru yang sebagai pembeli kulit Harimau Sumatera yang sudah saja yang diawetkan.

Baca juga :  Djarot Yang Resmi Diusung PDI Perjuangan Jadi Bakal Calon Gubernur Sumut!

Namun, naas bukan mendapatkan uang.

Pria yang bekerja sebagai buruh perkebunan sawit itu, malah harus yang berusuhan dengan penegak hukum atas perbuatan yang akan dilakukannya.

"Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 ekor Harimau Sumatera yang sudah mati dan 1 lembar tenda dengan tulisan Coleman Peak yang berwarna ungu dengan pinggiran yang berwarna oranye yang  akan digunakan untuk menutupi Harimau yang mati itu," sebut Sani dalam dakwaannya.

Andi Lala Menangis Dan Berpelukan Keluarga Yang Divonis 9 Tahun Penjara

Andi Lala Menangis Dan Berpelukan Keluarga Yang Divonis 9 Tahun Penjara

BERITA HARIAN -  Reni Safitri, istri dari Andi Lala yang akan turut terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Suherwan alias Iwan Kakek pada 12 Juli 2015 lalu yang di Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, menjalani persidangan dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Pada persidangan itu, majelis yang hakim memvonis Reni Safitri yang terbukti bersalah dan juga yang menjatuhi hukuman selama 9 tahun penjara kepada istri Andi Lala yang tersebut.

"Terdakwa terbukti yang bersalah melanggar Pasal 338 KHUPidana‎ jo Pasal 55 ayat (1) ke-1. Menetapkan terdakwa untuk tetap yang ditahan didalam penjara," ucap Ketua Majelis Hakim, Azwardi Idris di Ruang Cakra IV, PN Medan, Rabu (3/1/2018) sore.

Reni Safitri yang langsung meneteskan air matanya.

Wajah perempuan yang berjilbab itu berubah untuk yang akan menjadi merah. Tak lama kemudian, ia pun yang bergerak dari bangku terdakwa menuju yang ke bangku pengunjung yang berada di bagian belakang Ruang Cakra IV Pengadilan Negeri (PN) Medan, tempat Reni yang mendengarkan vonis hakim.

Ia yang terlihat langsung memeluk erat seorang wanita yang mengenakan kemeja hijau dan jilbab warna senada. Tangisnya pecah dan juga kemudian terduduk di salah satu bangku pengunjung.

Ia terus yang menangis hingga membuat sejumlah awak media mengambil foto momen yang tersebut.

Selanjutnya, Reni Safitri yang bersama terdakwa lainnya untuk yang bernama Irfan alias Evan dibawa petugas pengawal tahanan (waltah) menuju yang ke ruang sel tahanan sementara. Ia yang saja tetap menangis, beberapa kali ia mengelap air mata yang di wajahnya dengan menggunakan sapu tangan.

Seorang wanita yang dipeluk Reni Safitri ketika coba yang diwawancara, mengaku sangat keberatan atas vonis hukum yang diberikan majelis hakim.

"Keberatan dengan hukumannya," kata wanita yang enggan menyebutkan namanya tersebut.

Ditanya perihal kasus pembunuhan Suherwan pada 2015 lalu, wanita tersebut tak menyangka sama sekali bila peristiwa itu yang pernah terjadi.

"Kami nggak pernah tahu, karena dia pun yang nggak ada cerita," ujarnya sembari berjalan meninggalkan gedung PN Medan.

Majelis hakim yang menjatuhkan hukuman selama 9 tahun penjara kepada Reni Safitri, karena turut terlibat dalam penghilangan nyawa Suherwan alias Iwan Kakek.

Terdakwa terbukti bersalah yang melanggar Pasal 338 KHUPidana‎ jo Pasal 55 ayat (1) ke-1. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan didalam penjara," ucap Ketua Majelis Hakim, Azwardi Idris di Ruang Cakra IV, PN Medan, Rabu (3/1/2018) sore.

Baca juga : Seorang Remaja Penghina Jokowi Dan Kapoli Yang Dituntut 2 Tahun Penjara

Kasus ini yang berawal ketika Andi Lala cemburu atas perselingkuhan yang telah dilakukan korban dengan istrinya, sehingga merencanakan pembunuhan terhadap Suherwan.

Pembunuhan tersebut yang terjadi pada 12 Juli 2015 di rumah Andi Lala, Jalan Pembangunan II, Desa Sekip, Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang sekitar pukuk 20.30 WIB. Andi Lala bersama Irfan alias Evan menghabisi nyawa Iwan Kakek dengan yang menggunakan alu.

Selanjutnya, Andi Lala yang bersama Reni Safitri dan Irfan yang membuang mayat Iwan Kakek beserta sepeda motor milik korban yang ke sebuah saluran air di Jalan Desa Pagar Jati, Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang. Hal itu yang dilakukan agar seolah-olah Suherwan menjadi korban kecelakaan.

Saifanur Menangis Saat Divonis 13 Tahun Penjara, Kata Hakim Tidak Ada Gunannya

Saifanur Menangis Saat Divonis 13 Tahun Penjara, Kata Hakim Tidak Ada Gunannya

BERITA HARIAN - Saifanur, yang langsung saja meneteskan air matanya yang begitu majelis hakim menjatuhkan vonis yang selama 13 tahun penjara.

Vonis hukuman itu yang akan diberikan karena Saifanur yang akan bisa saja yang bersama rekannya, Dani yang berperan dengan yang sebagai kurir yang akan terbukti memiliki dengan sabu yang seberat 1 kilogram.

Ia yang ditangkap Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sumut pada bulan April 2017 yang di kawasan Jalan Wahid Hasyim Medan.

Melihat yang terdakwa menangis, Ketua Majelis Hakim dalam yang persidangan ini yaitu Erintuah Damanik langsung menegur yang akan terdakwa.

"Sudahlah tidak ada lagi gunanya untuk yang menangis," kata Erintuah yang akan bisa saja untuk yang akan di Ruang Cakra V Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (11/12/2017) sore.

Mendapat teguran itu, Saifanur pun yang akan bisa saja langsung menyeka air matanya dan juga kemudian menundukkan wajahnya.

Baca juga : Banjir Yang Mengerikan Dijakarta, Dewan Yang Minta KPK Untuk Turun Tangan

Tak akan lama kemudian ia yang akan diberi kesempatan untuk yang akan bisa saja yang berkonsultasi dengan penasihat hukumnya atas vonis yang ia terima.

"Saya terima pak hakim," kata Syaifanur.

Sebelumnya, majelis hakim yang akan menyebutkan Syaifanur dan Dani terbukti yang secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

"Menjatuhkan hukuman terhadap masing-masing terdakwa dengan hukuman 13 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan penjara," sebut Erintuah.

Moha Yang Ketahuan Korupsi, Akan Divonis 5 Tahun Penjara Di Jakarta

Moha Yang Ketahuan Korupsi, Akan Divonis 5 Tahun Penjara Di Jakarta

BERITA HARIAN – Terdakwa pada kasus korupsi TPAPD Bolaang Mongondow, Marlina Moha Siahaan alias Moha yang akan terlihat di Ibukota Jakarta sedang mengikuti koordinasi yang terbatas Partai Golkar.

Padahal, saat ini Moha yang akan harusnya sedang menghuni Rutan Kelas Dua Manado yang menjalani masa tahanannya dengan selama lima tahun. 

Alih-alih yang akan ditahan, mantan Bupati Bolaang Mongondouw tersebut justru yang akan terlihat berada di ibukota negara Indonesia.

Kuasa Hukum Moha, Chandra Palutungan yang akan membenarkan kliennya sedang yang berada di Jakarta.

"Kami punya surat dari pengadilan yang tinggi Sulut, bahwa kliennya yang tidak akan bisa ditahan," kata dia.

Ia juga yang akan menambahkan bahwa saat ini pihaknya yang sudah memasukan proses banding yang di pengadilan Tinggi Sulut.

"Prosedur bandingnya sedang kami yang lakukan, jadi jika MMS berada yang di luar itu sudah yang sesuai prosedur karena kami punya landasan hukumnya," ucap dia.

Ketua Pengadilan yang Tinggi Sulut, Sudiwardono ketika yang akan dikonfirmasi dan juga yang akan mengatakan alasan dirinya belum saja menandatangani yang berkas penahanan MMS karena yang berkas banding dari JPU yang dikirimkan dan melalui dan pengadilan negeri Manado kepada pihak yang terlambat.

"Berkasnya yang akan terlambat untuk masuk ke pihak kami, jadi saya yang masih enggan menandatangani surat penahanannya. Untuk lebih lengkapnya dan silahkan tanya ke PN Manado," aku dia.

Kepala Pengadilan Negeri Manado Djaniko Girsang yang akan melalui Humasnya Moh. Alfi Usup yang membantah jika berkasnya yang akan terlambat dikirim.

"Dalam berkas yang tersebut tidak ada lagi permintaan penahanan, karena dalam amar yang putusan sudah ada perintah penahanan. Saya dan juga tidak tahu kenapa Pengadilan Tinggi Sulut enggan yang akan mengeluarkan surat penahanan," tegas dia.

Kepala Rutan Kelas Dua Manado, Zainal Fikri ketika yang akan dikonfirmasi mengatakan pihaknya yang tidak ada kuasa menahan seorang dan yang akan terdakwa bila belum ada surat penahanan dari Pengadilan yang Tinggi Sulut.

"Kalau belum ada surat penahanan dari PT Sulut, maka kami juga yang belum bisa saja untuk melakukan penahanan," tegas dia.

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim, Sugiyanto bersama dua Hakim Anggota, yakni Halidja Wally dan juga Emma Ellyani telah yang akan menvonis bersalah MMS 5 Tahun.

Vonis tersebut yang  lebih tinggi dari tuntutan 4,6 tahun yang akan diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tidak sampai yang di situ, Majelis Hakim juga yang akan mewajibkan MMS membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp1,2 Miliar lebih, ditambah lagi denda sebesar Rp200 juta.

Diketahui, MMS sempat saja menolak dakwaan dan tuntutan JPU yang akan menyebutkan dirinya yang akan bersalah dan terlibat dalam perkara korupsi TPAPD Bolmong.

Bahkan, dalam pledoi pribadinya, MMS yang akan menyebutkan jika dia yang tidak akan bisa saja mengetahui adanya proses pinjam uang dengan yang menggunakan dana TPAPD atas nama Suharjo Makalalang, Mursid Potabuga, Cymmy CP Wua dan Ikram Lasinggarung.

Majelis Hakim yang berpendapat lain dan dengan segala pertimbangan dan juga memutus bersalah bekas petinggi di wilayah lumbung beras itu.

Terungkap Korupsi, Patrialis Akbar Yang Telah Divonis 8 Tahum Penjara

Terungkap Korupsi, Patrialis Akbar Yang Telah Divonis 8 Tahum Penjara

BERITA HARIAN - Terdakwa bekas hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar yang divonis delapan tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsidair tiba bulan kurungan.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang mengatakan Patrialis terbukti dengan secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan korupsi.

"Mengadili, menyatakan denganx terdakwa telah terbukti yang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi yang secara bersama-sama dan berlanjut," ujar Hakim Ketua Nawawi Pamulango, saat yang membacakan amar putusan, Jakarta, Senin (4/9/2017).

Patrialis Akbar juga yang diwajibkan membayar uang pengganti dengan sebesar USD 10.000 dollar AS dan Rp 4.043.000.

Uang pengganti yang tersebut merupakan total uang suap yang dia terima dari terdawkwa Direktur CV Sumber Laut Perkasa Basuki Hariman.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim yang menilai perbuatan Patrialis tidak mendukung program pemerintah dalam upaya yang memberantas korupsi.

Hal lain yang telah memberatkan Patrialis Akbar adalah menciderai pada lembaga Mahkamah Konstitusi.

Patrialis bersama yang terdakwa Kamaluuddin terbukti menerima suap dari Basuki Hariman dan stafnya Ng Fenny sebesar USD 50.000 dan Rp 4.043.000. Kamaluddin adalah perantara Patrialis dan Basuki.

Uang yang tersebut diberikan dan dijanjikan agar judicial review atau uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dikabulkan di MK.

Patrialis sebelumnya yang dituntut 12,5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Patrialis yang dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf c Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan yang tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Sidang Vonis, Oknum TNI AU Yang Penganiaya Jurnalis Molor

Sidang Vonis, Oknum TNI AU Yang Penganiaya Jurnalis Molor

BERITA HARIAN - Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan (vonis) yang terhadap anggota TNI AU Lanud Soewondo Medan, Pratu Rommel Sihombing yang menganiaya jurnalis rencananya hari ini akan digelar di Pengadilan Militer I-02 Medan, Selasa (15/8/2017).

Namun, sidang yang dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB ini molor.
Oditur Militer, Serma Andriyani yang telah mengatakan sidang sudah dijadwalkan. Ia mengatakan sidang harusnya yang digelar pukul 10.00 WIB.

Hingga pukul 10.52 WIB, terdakwa belum saja kelihatan. Namun, hakim yang menyidangkan perkara ini yang sudah hadir.

"Mohon izin pak, terdakwanya yang belum datang. Mohon bersabar," kata petugas jaga Pengadilan Militer I-02 Medan.

Terkait dengan kasus ini, sebelumnya Pratu Rommel yang dituntut dengan hukuman yang sangat ringan. Bahkan, sidang tuntutan terindikasi yang digelar dengan secara sembunyi-sembunyi, menghindari pantauan awak media.

Pada hari ini, tepat setahun yang kejadian kekerasan ini berlangsung. Kekerasan sendiri terjadi di Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia saat sejumlah jurnalis melakukan peliputan.

Tak hanya jurnalis yang telah menjadi korban, warga pun banyak sekali mengalami luka-luka.

Sayangnya, tak satupun berkas pengaduan warga yang diproses hingga ke persidangan.

Kasus Narkoba, Anak Bupati Yang Divonis 2 Tahun Penjara

Kasus Narkoba, Anak Bupati Yang Divonis 2 Tahun Penjara

BERITA HARIAN - Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan vonis 2 tahun penjara yang dipotong masa tahanan, terhadap dengan terdakwa OK Muhammad Kurnia Aryetta alias Koko (30).  Anak kandung Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen yang dinilai terbukti bersalah dalam perkara penyalahgunaan narkotika.

"Menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada yang terdakwa dan memerintahkan agar dirinya tetap ditahan," ucap ketua majelis hakim Jamaludin yang sambil mengetuk palu, Kamis (10/8/2017).

Pertimbangan hakim, yang terdakwa yang terbukti melanggar melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebelum sidang vonis, yang terdakwa untuk membacakan pledoi (pembelaan). Kepada majelis hakim, terdakwa meminta agar hukumannya yang diringankan karena dirinya merupakan tulang punggung kedua anaknya.

Sidang Kasus Narkoba Anak Bupati yang Digelar Malam dan Hakim Usir Wartawan

Pada persidangan yang sebelumnya, terdakwa yang dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tetti Simbolon dengan hukuman 41 bulan penjara karena yang dianggap melanggar Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa yang ditangkap personel Polsek Sunggal pada 14 Februari 2017 saat melintasi Jalan Ringroad tepatnya yang di simpang Jalan Setiabudi Medan dengan mengendarai mobil Suzuki Swift hitam BK 1017 VV.

Setelah yang digeledah, polisi menemukan barang bukti sabu yang seharga Rp 150.000 yang disimpan dalam tas sandangnya.

Dimas Kanjeng Ditangkap Dan Divonis 18 Tahun Penjara

Dimas Kanjeng Ditangkap Dan Divonis 18 Tahun Penjara

BERITA HARIAN – Padepoka Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, yang telah dijaga ketat oleh pihak kepolisian, Selasa (1/8/2017) sore.

Puluhan polisi yang tampak berjaga di sekitaran padepokan. Hal itu yang akan dilakukan setelah sidang pembacaan vonis untuk pimpinan dan guru besar padepokan Taat Pribadi yang telah terjerat kasus pembunuhan Abdul Gani dan Ismail Hidayah, Selasa siang.

Dari pantauan yang di lapangan, aktivitas pengikut padepokan yang masih saja bertahan tetap berlangsung. Mereka tetap bisa saja melaksanakan salat berjamaah, mengaji, bercengkrama dengan sesama, dan juga kegiatan lainnya.

Informasi yang telah didapatkan, penjagaan polisi ini yang berkaitan untuk bisa mengantisipasi potensi konflik paska ada Taat Pribadi yang dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim.

Suasananya yang masih sama seperti pertama kali kasus ini yang mencuat. Orang selain pengikut padepokan yang dilarang atau bahkan yang mendekat ke padepokan. Polisi menjaga dari kejauhan.

Sayangnya, tidak ada kesempatan untuk bisa saja mendekat ke padepokan. Beberapa pengikut tampak tidak bisa menerima dengan keputusan hakim ini.

"Sebaiknya jangan dulu mas, nanti saja kalau suasana yang sudah tenang. ini kami tidak ada yang masuk kesana, hanya berjaga dari luar saja," Kata Kasat Interl Probolinggo AKP Maryono.