Golkar Yang Ingin Airlangga Hartarto Menjadi Cawapres Jokowi

Golkar Yang Ingin Airlangga Hartarto Menjadi Cawapres Jokowi

BERITA HARIAN - Koordinator Bidang Pemenangan Indonesia Timur, Melchias Marcus Mekeng mendorong supaya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang digandeng menjadi calon wakil presiden Joko Widodo.

"Golkar inginkan agar ketua umum Golkar yang akan dipilih Jokowi menjadi Wapres," kata Mekeng dalam Rapat kerja daerah (Rakerda) Golkar NTT di Kupang, Rabu (2/5/2018).

Menurutnya, dukungan Golkar yang akan mencapai 14,5 persen dan PDIP yang mencapai 18,5 persen. Dukungan dari dua partai itu saja yang sudah cukup untuk mengusung Jokowi sebagai Capres di Pilpres 2019.

"Golkar sudah saja yang akan nyatakan mendukung Jokowi untuk periode kedua," katanya.

Sementara soal Rakerda yang akan digelar di Kupang, Mekeng menjelaskan, Golkar untuk yang akan bisa saja yang menurunkan sistem yang telah dicanangkan yang di tingkat nasional berupa sistem demokrasi digital, sehingga apa yang dilakukan Golkar pusat bisa diketahui hingga pengurus tingkat desa.

"Kami akan upayakan agar semua kader Golkar hingga tingkat desa wajib yang memikili HP Android," katanya.

Rakerda ini juga yang akan dimaksudkan untuk memberikan pembekalan bagi calon anggota legislatif (Caleg) agar bisa saja yang akan memahami tugas dan fungsinya, jika terpilih menjadi anggota DPRD.

Baca juga : Ibrahimovic Yang Ungkap Rasa Rindunya Dengan MU Dan Mourinho

"Para caleg akan mengikuti sekolah politik partai Golkar," katanya.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI ini juga mengingatkan kader Golkar di seluruh Indonesia harus berhenti bermain anggaran, dan NTT harus jadi contoh atau barometer untuk daerah lainnya.

"Anggota dewan hidup dari gaji, bukan dari lobi politik komisi dan fraksi," katanya.

Mengejutkan, Fahri Hamzah Yang Mengaku Diajak Jokowi Untuk Gabung Golkar

Mengejutkan, Fahri Hamzah Yang Mengaku Diajak Jokowi Untuk Gabung Golkar

BERITA HARIAN - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang akan melontarkan penyataan yang akan bisa saja yang mengejutkan publik Tanah Air.

Legislator yang saat ini tidak punya partai karena yang sudah dipecat PKS dan paling kerap yang akan bisa saja yang menyerang posisi pemerintahan Jokowi yang akan mengaku diajak gabung Partai Golkar atas permintaan dari Presiden Joko Widodo.

Permintaan tersebut kemudian yang akan disampaikan kepada mantan Ketua DPR Setya Novanto dan Ketua Partai Golkar Airlangga Hartanto.

"Begini ya saya yang berkali kali memang yang diajak ngomong sama Pak Novanto dan juga yang pernah juga oleh Pak Airlangga bahkan kalau Pak Novanto ini dia yang bilang ini pesannya Pak Jokowi, yah begitu," ujar Fahri saat yang ditemui yang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/2/2018).

"Nanti silakan konfirmasi juga pada Pak Novanto. Dia bilang itu pesannya Pak Jokowi. Ngomongnya begitu yang ke saya," ucapnya.

Padahal baru saja Fahri yang akan memberi kartu merah pada Jokowi dalam Ikatan Alumni KAMMI, Sabtu (3/2/2018).

Meski demikian ia yang belum memutuskan apakah dirinya akan bergabung yang ke Partai Golkar setelah dipecat dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Fahri menegaskan bahwa ia yang masih setia pada partai yang ia dirikan itu. Sebagai pendiri partai, kata Fahri, ia harus setia pada cita-cita awal yang akan bisa saja yang mendirikan PKS.

"Saya ini pendiri partai sebagai pendiri saya harus setia dengan cita cita saya dalam mendirikan partai. Saya harus setia dengan metode yang kita kembangkan dalam partai dan juga saya bilang yang ke teman teman PKS itu partai kader," kata Fahri.

Terpisah, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang mengatakan, partainya terbuka yang akan menerima Fahri Hamzah yang akan sebagai kader.

Jika memang Wakil Ketua DPR itu mau juga bergabung, Golkar akan terbuka menerima.

"Tanya sama beliau dulu (mau gabung Golkar atau enggak), Partai Golkar, kan, partai terbuka. Siapa juga boleh," kata Airlangga yang akan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Hal ini disampaikan Airlangga yang akan bisa saja yang akan menanggapi pernyataan mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Terdakwa kasus e-KTP itu mendukung Fahri yang sudah dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera untuk bergabung dengan Golkar.

Menurut dia, rugi jika Golkar tidak memiliki kader sekelas Fahri Hamzah. Airlangga menyambut baik dukungan Novanto itu.

"Seperti tadi saya katakan, Partai Golkar partai terbuka," kata Airlangga.

Namun, Airlangga menekankan bahwa Fahri Hamzah harus ikut mendukung pemerintah serta menyukseskan Joko Widodo pada Pilpres 2019 jika bergabung dengan Golkar.

Golkar, melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa, memutuskan mendukung Jokowi dua periode.

"Munas sudah mendukung Pak Jokowi," kata Airlangga.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan telah mendengar kabar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah ditawari  bergabung dengan partainya.

"Ya saya akan cek pada ketum (ketua umum). Tapi, kan, begini, kalau memang Pak Fahri mau bergabung dengan Golkar, tentu Golkar dengan senang hati menerima. Cuma ya harus ikut prosedur," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Baca juga : Valverde Yang Akui Barca Untuk Tampil Normal Saat Lawan Espanyol

Beberapa keharusan yang harus dilakukan Fahri, kata Ace, ialah mengampanyekan Jokowi sebagai capres pada Pemilu 2019 karena Golkar telah mengusungnya.

Ia juga mengatakan, nantinya Fahri harus menunjukkan karakter Golkar sebagai partai yang nasionalis. Hal itu tentunya akan berbeda dengan PKS yang merupakan partai Islam.

"Karena itu, harus ikut dengan karakternya Golkar sebagai partai kekaryaan nasionalis dan sudah menyatakan dengan tegas mendukung Pak Jokowi sebagai capres pada 2019. Tidak lagi keras dengan Pak Jokowi dan harus ikut mendukung pemerintahan ini sampai 2019," lanjut dia.

Fahri Hamzah terancam tak akan melenggang ke Senayan lagi pada periode selanjutnya. Anggota DPR tiga periode berturut-turut ini tak diusung lagi sebagai calon anggota legislatif oleh Partai Keadilan Sejahtera.

Fahri sebelumnya dipecat PKS. Namun, politisi asal Nusa Tenggara Barat ini melakukan perlawanan lewat jalur pengadilan.

Ia sudah dimenangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi PKS mengajukan banding.

Fahri mengatakan, banyak partai yang mengajaknya bergabung. Bukan satu atau dua, bahkan hampir semua partai yang ada di DPR saat ini memberikan tawaran.

"Saya sudah ditawari Golkar, PDI-P, Gerindra, Nasdem, PAN, PPP, Hanura, semualah," ujar Fahri.

Sahlul Yang Keberatan Dengan Dukungan Golkar Terhadap Tengku Erry Nuradi Yang Dicabut

Sahlul Yang Keberatan Dengan Dukungan Golkar Terhadap Tengku Erry Nuradi Yang Dicabut

BERITA HARIAN - Kordinator Bidang Pemenangan Pemilu sekaligus Ketua Tim Penjaringan Calon Wakil Gubernur DPD Golkar Sumut Sahlul Umur Situmeang, yang akan mengaku keberatan bila DPP Golkar akan menarik dukungan dari Tengku Erry Nuradi yang sebagai Calon Gubernur Sumut 2018-2023.

Menurut Sahlul, pemilihan Erry yang sebagai sosok yang akan bisa saja yang diusung pada 2018 mendatang sudah melalui mekanisme.

"Kita harus saja yang komitmen dengan yang kita putuskan. Kalau asal main putus cabut saja, lama-lama yang akan ditinggal rakyat partai kita ini," kata Sahlul, Minggu (31/12/2017).

Menurut Sahlul, penarikan dukungan dari Erry tidak pernah yang akan dibahas pada rapat-rapat Tim Pilkada Pusat DPP Golkar.

Oleh karena itu, Sahlul yang berpendapat DPP Golkar yang masih tetap meletakkan dukungan kepada Erry.

"Jika harus yang ditarik dukungan itu, ya, harus sesuai mekanisme. Karena Tengku Erry diusung Golkar juga lewat mekanisme, bahkan yang akan melalui survei yang sudah saja yang akan dilakukan. Sampai saat ini survei meletakkan nama Tengku Erry di posisi teratas elektabilitasnya. Jadi tak bisa saja yang akan dicabut begitu saja," katanya.

Menurut Sahlul, penyabutan dukungan mesti yang akan dilandaskan pada keinginan kader di daerah. Contohnya, kata dia, seperti yang akan terjadi terhadap Ridwan Kamil jelang Pilkada Jabar.

Menurutnya, jika ada perubahan dalam keputusan terkait Pilgubsu dan Pilkada yang aka nada di Sumut lainnya, harus ada usulan dari pengurus provinsi dan kabupaten/kota di Sumut.

Sedangkan untuk di Sumut, menurut Sahlul, pengurus partai Golkar di tingkat daerah masih mendukung Erry.

"Kawan-kawan pengurus Golkar di kabupaten dan kota menerima Tengku Erry. Bukan kah Ketua Umum Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto pernah berjanji akan lebih menyerahkan urusan Pilkada ke pengurus di daerah?" ujar Sahlul.

Sebelumnya, sejumlah pengurus DPP Golkar menemui Erry di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Tengku Daud, Medan, pada Kamis (28/12) malam lalu.

Mereka menyampaikan rencana menarik dukungan dari Erry sebagai Bakal Calon Gubernur Sumut 2018-2023.

Baca juga : Pilgub Sumut, KPU Yang Minta Disdukcapil Untuk Tuntaskan Rekam E-KTP Warga

"Belum ada surat, tapi itu (penarikan dukungan) sudah kita sampaikan langsung ke Pak Erry," kata Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera I (Aceh dan Sumut) DPP Golkar Andi Sinulingga, Jumat (29/12/2017).

Penarikan dukungan ini, kata Andi, didasarkan adanya rencana partai untuk mengalihkan dukungan ke sosok lainnya, yakni Edy Rahmayadi.

"Saya, Pak Lodewyk, Pak Nusron dan Pak Ngogesa sudah ketemu dengan Pak Erry dan menyampaikan bahwa ada pemikiran bahwa Golkar akan mempertimbangkan mendukung Edy Rahmayadi," kata Andi.

"Pak Nusron dan Pak Nurdin sudah ketemu dengan Pak Edy (Rahmayadi) sudah bertemu di Medan," sambung Andi.

Andi menambahkan, keputusan ini masih disampaikan secara lisan. DPP Golkar akan menggelar rapat untuk membahas hal ini lebih lanjut pada 3 Januari 2018 mendatang.

Surat Dari Setya Novanto Yang Membuat Malu Golkar Dan DPR

Surat Dari Setya Novanto Yang Membuat Malu Golkar Dan DPR

BERITA HARIAN - Ketua Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, surat dari Ketua Umum non-aktif Partai Golkar Setya Novanto yang telah membuat malu Golkar dan DPR RI. Surat yang dimaksud Doli Kurnia adalah yang disebut-sebut berisikan penunjukan Azis Syamsuddin yang sebagai ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto.

"Saya dapat informasi soal surat itu dua hari lalu. Menurut saya, itu tindakan yang dilakukan oleh oknum politisi Golkar yang telah mempermalukan Golkar dan DPR yang sebagai lembaga yang disorot masyarakat Indonesia," kata Doli kepada wartawan yang di Hotel Manhattan, Minggu (10/12/2017).

Menurut Doli, DPR yang sebagai lembaga tinggi negara tak semestinya yang dikontrol oleh orang dari dalam jeruji besi. Doli juga yang akan menyayangkan surat tersebut yang akan diterima begitu saja oleh Azis Syamsuddin dan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Robert Kardinal.

Menurut Doli, surat Novanto yang tersebut perlu saja yang dipermasalahkan sebab tidak ada dasar peraturan partai dan organisasinya.

Baca juga : Chelsea Yang Incar Bintang Muda Leverkusen

"Ini kan enggak pernah ada rapat pleno akhir-akhir ini, enggak pernah ada itu yang terus bagaimana tiba-tiba ada surat dari Novanto soal penunjukan ketua DPR sebagai penggantinya," kata Doli.

Doli melanjutkan, apabila surat Novanto itu yang akan diterima DPR, itu akan memperburuk citra DPR di mata masyarakat Indonesia dan juga internasional.

"Sekarang tinggal serahkan yang ke anggota DPR apakah mereka mau yang akan mempermalukan lembaga mereka sendiri dengan meloloskan itu dan saya tidak tahu citra DPR yang di mata publik dan internasional pada nantinya. Perlu diingat bahwa DPR bukan punya Golkar, jadi tak bisa saja yang sewenang-wenang," kata Doli.

Agung Laksono Yang Sarankan Posisi Ketua DPR Ditunggu Hasil Munas Golkar

Agung Laksono Yang Sarankan Posisi Ketua DPR Ditunggu Hasil Munas Golkar

BERITA HARIAN - Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono yang akan bisa saja yang menyarankan penunjukkan Ketua DPR pengganti Setya Novanto yang menunggu hasil Musyawarah Nasional (Munas).

Agung khawatir ada pihak yang telah mempersoalkan posisi Ketua DPR bila yang ditunjuk oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Golkar.

"Tunggu hasil Munas, dengan Munas yang terpilih ketua umum definitif dan juga mengganti yang lama," kata Agung di Jakarta, Senin (27/11/2017).

Sejauh ini dengan nama-nama kader Golkar yang akan diprediksi duduk yang di kursi Ketua DPR yakni Bamban Soesatyo,

Zainudin Amali, Agus Gumiwang Kartasasmita dan juga Aziz Syamsuddin.

Baca juga : AS Roma Yang Tidak Belanja Pemain Yang Dibulan Januari

Mantan Menkokesra itu yang akan menyebutkan Ketua DPR merupakan posisi penting setara dengan Presiden.

Sehingga yang akan dibutuhkan keputusan ketua umum definitif Golkar.

"Maka dari itu mari kita yang laksanakan Munas," kata Agung.

Dipimpin Setya Novanto Atau Tidak, Golkar Yang Tetap Dukung Jokowi Di Tahun 2019

Dipimpin Setya Novanto Atau Tidak, Golkar Yang Tetap Dukung Jokowi Di Tahun 2019

BERITA HARIAN - Bendahara Umum DPP Partai Golkar Robert J Kardinal yang akan bisa saja yang memastikan dukungan partainya kepada Joko Widodo untuk Pemilu Presiden 2019 tak akan terpengaruh status hukum Setya Novanto.

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto kini yang akan berstatus sebagai yang tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dan yang akan ditahan di Rutan KPK.

"Tidak ada pengaruh. Tetap mendukung," ujar Robert seusai rapat pleno yang di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/11/2017).

Pembahasan soal dukungan Golkar kepada Jokowi juga yang tak dibahas dalam rapat pleno Golkar yang berlangsung sejak Selasa siang hingga malam ini.

Robert yang menambahkan, dukungan Golkar kepada Jokowi yang akan dideklarasikan melalui forum Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar yang di Bali pada 2016.


Dukungan yang tersebut kembali yang akan dikukuhkan dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Balikpapan.

Menurutnya Robert, Golkar yang harus bisa saja yang akan menyelenggarakan Munas kembali jika ingin menarik dukungan kepada Jokowi. Namun, ia yang akan bisa saja yang akan memastikan sejauh ini tak ada rencana untuk menarik dukungan yang tersebut.

"Kalau mau yang ditarik. Munas lagi atau satu tingkat yang ada di bawah, yaitu Rapimnas," kata Ketua Fraksi Partai Golkar yang di DPR itu.


Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago yang menilai, penahanan Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan yang membuat posisi Presiden Joko Widodo tidak aman.

Partai Golkar bisa jadi akan yang mencabut dukungannya untuk Presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019.

Perubahan sikap ini yang akan bisa terjadi apabila Setya Novanto lengser dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Sosok pengganti Novanto yang akan menjadi penentu arah Partai Golkar di pilpres tahun 2019.

Baca juga : Zidane Yang Akan Tendang Delapan Pemain Madrid Termasuk Juga Bale

"Itu artinya, dukungan Golkar yang terhadap Jokowi bisa bergeser dan juga yang akan dipastikan belum aman," kata Pangi, Minggu (19/11/2017).

Pangi memperediksi, perebutan posisi ketua umum antara loyalis Aburizal Bakrie dan juga Agung Laksono akan terulang kembali.

Bila yang akan menjadi pimpinan Golkar berasal dari trah kubu Aburizal, maka yang kemungkinan dukungan Golkar mengusung Presiden Jokowi yang di 2019 bakal dievaluasi.

Sebaliknya, bila poros Agung Laksono yang akan bisa saja yang akan memenangkan pertarungan, maka Golkar yang akan diprediksi tetap konsisten mendukung Jokowi dalam Pilpres tahun 2019.

Kader Golkar Yang Tidak Bisa Masuk Ke Kediaman Novanto

Kader Golkar Yang Tidak Bisa Masuk Ke Kediaman Novanto

BERITA HARIAN - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham yang akan sempat terlihat di depan rumah ketua umum Golkar, Setya Novanto, Jakarta, Rabu (15/11) malam.

Namun, dirinya yang langsung saja masuk ke dalam restoran Patio dan enggan yang akan menanggapi wartawan yang sudah saja berada di depan rumah.

Hal yang sama juga untuk dilakukan oleh pengurus Golkar lainnya, Aziz Syamsuddin yang akan terlihat datang.

"Saya enggak tahu. Ini juga baru datang," kata Aziz.

Keduanya tampak memasuki restoran yang berada persis yang di depan rumah Novanto.

Sementara itu, seorang Kader Golkar yang lainnya, Lia Rungkat yang akan terlihat datang yang ke kediaman Ketua Umum Golkar.

Namun, dirinya terlihat yang langsung meninggalkan rumah karena dilarang masuk oleh petugas kepolisian yang berjaga didepan.

Golkar Yang Terus Sosialisasikan Presiden Jokowi Untuk Maju Di Pilpres 2019

Golkar Yang Terus Sosialisasikan Presiden Jokowi Untuk Maju Di Pilpres 2019

BERITA HARIAN - Partai Golkar yang telah akan bisa saja yang memberikan instruksi kepada seluruh kadernya untuk ikut memenangkan kembali Joko Widodo dan juga yang sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2019 yang mendatang.

Ketua DPP Golkar bidang Kemaritiman Anton Sihombing yang akan mengatakan, dalam setiap kunjungan kerja ke daerah pemilihan masing-masing, setiap kader Golkar yang harus mensosialisasikan Jokowi calon Presiden pada tahun 2019 mendatang.

Menurut Anton, meski pemilihan presiden 2019 yang masih lama, Partai Golkar yang sudah bertekad bulat untuk yang mendukung Jokowi dengan yang sebagai presiden dua periode.

"Sesuai hasil Rapimnas I Golkar dan instruksi Ketum, bahwa setiap kader Golkar yang harus mensosialisasikan Pak Jokowi dengan yang sebagai capres 2019. Pak Jokowi juga yang sudah yang terbukti kinerjanya," kata Anton kepada wartawan yang di Jakarta, Senin (6/11/2017).

Anton menjelaskan, kepercayaan tinggi pada masyarakat kepada Jokowi karena dengan ketulusannya memimpin negeri ini.

Pasalnya, selama tiga tahun untuk memimpin, Presiden Jokowi yang akan dinilai telah yang akan berhasil membangun dari desa hingga yang ke perkotaan.

"Ini bukti bahwa Jokowi pemimpin yang visioner. Kita yang belum pernah untuk yang bisa saja yang mendapatkan pemimpin seperti ini," katanya.

Ketua Badan urusan Rumah Tangga (BURT) DPR ini menyebutkan, dengan blusukan yang ke daerah-daerah semakin meningkatkan dan juga kepercayaan publik kepada Jokowi.

Selain itu pada pembangunan infrastruktur, bandara, jalan tol, pelabuhan-pelabuhan laut, irigasi dan pembangunan daerah-daerah perbatasan dan juga dana desa yang terus saja yang akan di kontrol pembangunannya, juga terbukti.

Demikian juga untuk bantuan-bantuan yang mengenai langsung yang ke rakyat kecil seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat.

Anggota Komisi V DPR itu yang hanya menyayangkan masih ada pihak-pihak yang tertentu yang tidak merespon positif apa yang akan dilakukan pemerintahan pada saat ini. Padahal, yang selamatiga tahun pemerintahan Jokowi yang sudah banyak sekali yang dilakukan atau dikerjakan.

Jokowi juga yang mampu menjadikan tata kelola pemerintahan jauh leboh baik dan juga yang akan dibanding sebelumnya. Jokowi yang akan dinilai telah melakukan menajemen pemerintahan yang sangat baik sehingga wajar masyarakat puas.

"Karena kinerja pak Jokowi yang sedemikian untuk yang akan dirasakan masyarakat banyak, maka Golkar dukung penuh Jokowi untuk yang terpilih lagi di 2019. Kita harus fair, harus tahu membedakan yang bekerja baik atau tidak. Jokowi yang sudah membuktikannya," katanya.

Menurutnya dukungan Golkar yang terhadap kebijakan pemerintah pun yang sangat terasa di DPR.

Semua usulan program, undang-undang seperti Perppu Ormas, UU APBN, UU Pemilu dan yang lainnya menjadi mudah karena dukungan Golkar yang di parlemen.

Deden Yang Berharap Golkar Yang Usungkan Dedi Mulyadi Menjadi Cagub

Deden Yang Berharap Golkar Yang Usungkan Dedi Mulyadi Menjadi Cagub

BERITA HARIAN - Kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Barat kian terasa, kendati sejumlah partai belum secara resmi yang akan memutuskan kandidat.

Namun, di antara sejumlah nama, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, serta anggota DPR RI Dede Yusuf dan Dessy Ratnasari yang saat ini mulai menyeruak.

Ihwal kontestasi calon Gubernur Jawa Barat, Sekjen DPD Golkar Kabupaten Cianjur Deden Nasihin yang akan memberikan dukungan kepada Dedi.

Menurut Deden yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Dedi yang juga menjabat dengan sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Barat itu yang akan menjadi figur yang akan membuat "partai beringin" kuat dan solid di Jawa Barat.

Ia yang akan mengingatkan, bawa soliditas partai politik dari elite yang sampai akar rumput menjadi faktor utama yang akan menggalang kekuatan dan suara.

"Kang Dedi yang mampu untuk bisa saja membuat Partai Golkar Jawa Barat kuat dan juga solid sampai ke akar rumput," kata Deden dalam keterangan yang akan diterima, Sabtu (14/10/2017).

Menurut Deden, gaya yang kepemimpinan Dedi yang sudah sangat mudah untuk bisa saja berkomunikasi dengan masyarakat, termasuk dengan menguasai masalah dan juga yang mampu untuk memberikan solusi dan juga yang akan menjadi alasan utamanya.

"Kang Dedi yang sangat memahami masalah dengan solusi yang akurat dan tepat, tanpa yang harus bertele-tele," ujarnya.

Selain itu, Deden yang akan melanjutkan, Dedi juga dan menunjukkan karakter yang kuat dalam menghayati dan juga yang akan mengamalkan nilai dan juga falsafah budaya, terutama kesundaan.

"Komitmen Dedi  yang akan terhadap kebudayaan Sunda yang sangat kuat, nyata, dan juga terasa dalam ruh organisasi," tutur Deden. Komitmen budaya inilah yang akan dinilai Deden untuk membentuk Purwakarta.

Karena itu, Deden yang akan berharap Golkar untuk bisa saja mengusung Dedi untuk bisa saja menjadi calon Gubernur Jawa Barat.

"Kang Dedi yang harus diusung pada Partai Golkar dan dia yang layak untuk menjadi Gubernur Jawa Barat," katanya.

Memastikan Partai Golkar, Jika Novanto Yang Menang Pada Praparadilan

Memastikan Partai Golkar, Jika Novanto Yang Menang Pada Praparadilan

BERITA HARIAN - DPP Partai Golkar yang telah memastikan yang akan tepat untuk mengevaluasi kinerja Ketua Umum Setya Novanto dalam rapat pleno yang akan digelar, Jumat (29/9/2017).

Meski, nantinya dalam putusan prapradilan yang akan dibacakan pada Jumat (29/9/2017), Setya Novanto yang dinyatakan menang dalam penetapannya yang tersangka kasus proyek e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ya nanti kita evaluasi, seperti kata saya kemarin yang seberapa jauh pengaruh (korupsi) e-KTP ini yang terhadap kinerja partai Golkar khususnya elektabilitas yang berkaitan dengan popularitas dari kesukaan dari masyarakat yang terhadap Partai Golkar. Tetap kita yang akan lakukan evaluasi," terang Ketua Harian DPP Partai Golongan Karya (Golkar), Nurdin Halid, saat yang akan ditemui yang disela-sela acara Rakornis II Partai Golkar, yang di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Kamis (28/9/2017).

Selain itu, Nurdin yang juga menjelaskan bahwa perkara kasus korupsi yang akan menjerat Setya Novanto yang merupakan urusan pribadi sehingga Partai Golkar yang tidak akan bisa mencampuri urusan tersebut.

"Urusan prapradilan kita yang tidak sama sekali untuk mencampuri, tidak memahami dan juga tidak ingin memahami," tegas Nurdin.

Nurdin menuturkan, hal yang sangat terpenting bagi Partai Golkar yang saat ini adalah mempertahankan elektabilitas partai yang kian yang merosot tajam.

Terlebih, kasus korupsi e-KTP telah menggerogoti elektabilitas Partai yang berkembang pohon beringin tersebut.

"Tidak ada hubungannya (praperadilan dengan pleno). Urusan praperadilan urusan pribadi Novanto, urusan DPP urusan DPP Golkar," ungkap Nurdin.

Golkar Yang Belum Memutuskan Dengan Dukungan Dedi Mulyadi Untuk Maju Di Pilgub Jabar

Golkar Yang Belum Memutuskan Dengan Dukungan Dedi Mulyadi Untuk Maju Di Pilgub Jabar

BERITA HARIAN - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang menggelar rapat yang terkait Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2018 yang di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (4/9/2017).

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid yang mengatakan, dalam rapat tidak hanya membahas satu dua daerah saja, namun keseluruhan pada Pilkada.

"Bukan Jawa Barat saja, tapi semua daerah yang di seluruh Indonesia," kata Nurdin.

Menurutnya, hari ini yang akan diambil pada sebuah keputusan mengenai nama-nama calon yang di tiap daerah. DPP yang  akan melakukan pendalaman atas nama-nama yang telah dilaporkan daerah.

"Langsung kita putuskan. Kan sudah lewat prosesnya, penjaringan yang di semua daerah, sesuai dengan Jukla, ada yang kita yang lakukan survei. Dari hasil itu kami yang rapatkan sebentar. Dari hasil penjaringan, dari survei, kemudian pendalaman oleh tim. Kan masing-masing ada timnya, ada (tim) pemenangan pemilunya," katanya.

Namun Nurdin yang mengatakan belum ada kepastian satu nama dari tiap-tiap daerah. Salah satunya daerah Jawa Barat yang belum saja dipastikan akan mengusung Dedi Mulyadi.

"Belum, nanti (nama-namanya) yang dipaparkan nanti," kata Nurdin.

Nurdin yang mengakui masih ada nama kader-kader Golkar lain untuk Jabar yang telah disuarakan oleh kader yang di bawah.

Salah satunya menurut dia yang seperti Daniel Muttaqien, putra politikus senior Golkar yang di Indramayu, Irianto MS Syafiuddin.

"Iya, kan kader Golkar kan banyak. Semua nama yang akan dibahas dulu," kata Nurdin.

Golkar Yang Masih Buka Dalam Calonkan Ridwan Kamil

Golkar Yang Masih Buka Dalam Calonkan Ridwan Kamil

BERITA HARIAN - Korbid Pemenangan Pemilu Partai Golkar Indonesia I (Jawa-Sumatera) Nusron Wahid memastikan bahwa pintu partainya yang masih terbuka bagi Ridwan Kamil untuk bisa diusung sebagai calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada Serentak 2018 yang mendatang.

"Pintu bagi Ridwan Kamil untuk bisa diusung dari Partai Golkar belum yang tertutup. Memang kita sudah memutuskan untuk bisa mencalonkan Dedi Mulyadi untuk bisa dicalonkan jadi Gubernur atau Wakil Gubernur Jawa Barat. Namun situasi dan juga perkembangan politik yang masih sangat cair dan bisa berubah," kata Nusron Wahid, disela Rakernas Partai Golkar, yang di Hotel Novotel, Bogor, Jumat (18/8/2017).

Partai Golkar, kata Nusron, yang sebenarnya sedang bekerja untuk bisa menjodohkan Ridwan Kamil-Dedi Mulyadi.

"Namun yang masih ada beberapa hambatan-hambatan teknis dan juga psikologis yang di antara keduanya," ujar Nusron.

Di sisi lain, lanjut Nusron, Dedi Mulyadi yang juga sedang melakukan penjajakan koalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Namun ini juga yang masih sangat tergantung dengan perkembangan dan juga menunggu keputusan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Dengan dinamika yang seperti itu, maka sudah tentu dengan masing sangat cair sehingga semua kemungkinan yang masih bisa terjadi. Termasuk juga kemungkinan Partai Golkar yang mengusung Ridwan Kamil.

"Yang jelas, pintu buat Ridwan Kamil yang belum tertutup dan masih saja memungkinkan ada peluang Ridwan Kamil yang diusung dari Partai Golkar, dengan wakil siapa pun dari sekian banyak sekali kader Golkar yang ada," beber Nusron.

Karena itu, jelas Nusron, kalau memang dalam Pilkada nanti Golkar yang mengusung Ridwan Kamil, tentu Golkar yang akan menyodorkan nama dengan sebagai wakilnya.

Dan bagi Golkar, ketika calon yang akan diusung adalah Ridwan Kamil, maka paket yang ideal adalah unsur wakil dari tokoh Pantura.

"Untuk kriteria itu, Golkar punya stok tokoh yang sebagai calon wakil, ada Daniel Muttaqien, anggota DPR Komisi V anaknya Bupati Indramayu, Neneng Chasanah Bupati Bekasi, dan juga Rahmat Effendi Walikota Bekasi," tuturnya.

"Selain Dedi Mulyadi, kita yang masih banyak kader yang berpeluang, peluang mereka yang tidak tertutup untuk dicalonkan," tambahnya.

Partai Golkar Yang Masih Saja Cari Wakil Untuk Dedi Mulyadi DiPilkada Jabar

Partai Golkar Yang Masih Saja Cari Wakil Untuk Dedi Mulyadi DiPilkada Jabar

BERITA HARIAN - ‎Partai Golkar bakal mengusung Dedi Mulyadi yang sebagai calon Gubernur Jawa Barat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang mendatang.

Hal itu yang ditegaskan oleh‎ Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar, Idrus Marham‎ di kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (11/8/2017).

Meski sudah pasti mengusung Dedi yang di Pilkada Jawa Barat, namun ‎Golkar yang belum menentukan sosok yang bakal menemani pria yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta itu.


"Untuk Jawa Barat sampai saat ini yang masih dalam tingkat pembicaraan. Kami masih meracik, meramu, komunikasi politik tetap yang dilakukan," tutur Idrus.

Idrus menuturkan, kemungkinan yang besar Golkar yang akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan dalam pertarungan Pilkada Jawa Barat.

Menurutnya, baik Golkar dengan PDI Perjuangan yang sudah saling melakukan pertemuan untuk saling bersinergi.

"Dua hari yang lalu Ketua PDIP dan Golkar yang bertemu, kesepakatan yang dicapai," ujarnya.

Sebelumnya, Golkar hingga saat ini yang belum mengeluarkan surat keputusan untuk Dedi Mulyadi maju dalam Pilkada Jawa Barat tahun 2018.

Namun demikian, Ketua Dewan Pakar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Agung Laksono memberi garansi kepada Dedi Mulyadi jika dirinya adalah kader yang akan ditunjuk oleh Partai Golkar sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat.

"DPP Partai Golkar yang belum mengeluarkan rekomendasi siapa yang akan diusung meskipun sudah diusulkan Ketua DPD Jawa Barat Dedi Mulyadi yang sebagai bakal calon Gubernur. Keyakinan dan optimisme saya rekomendasi akhirnya bakal ke Dedi Mulyadi yang sebagai bakal calon Gubernur," kata Agung di Rumah Makan Sate Hadori, Jalan Kebonjati, Kota Bandung, Jumat (11/8/2017).

Agung yang menjelaskan, alasan DPP Partai Golkar hingga saat ini yang belum mengeluarkan surat rekomendasi untuk Dedi Mulyadi. Menurut dia, Dedi yang diharapkan lebih giat untuk mencari dukungan yang di seluruh Jawa Barat agar popularitas dan elektabilitas yang sebagai salah satu penilaian utama para pimpinan yang bisa terpenuhi.

"Kami memberi peluang agar Dedi Mulyadi yang tersosialisasi secara optimal dan mendapat dukungan dari simpatisan. Pada dasarnya Dedi Mulyadi tidak ada masalah," tuturnya.

Agung menambahkan, Partai Golkar yang secara bulat mendukung Dedi Mulyadi untuk bisa dicalonkan sebagai Gubernur Jawa Barat pada Pilkada Jawa Barat 2018.

GMPG Yang Khawatir Citra Jokowi Yang Akan Turun Karena Dengan Kondisi Golkar

GMPG Yang Khawatir Citra Jokowi Yang Akan Turun Karena Dengan Kondisi Golkar

BERITA HARIAN – Ditetapkannya dengan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang sebagai tersangka kasus e-KTP, yang dikhawatirkan berdampak pada citra Joko Widodo.

Makanya, Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) yang membuat slogan "Gerakan Golkar Bersih" yang sebagai upaya penyelamatan partai yang berlambang pohon beringin tersebut.

"Kami khawartir citra Jokowi turun karena keadaan Golkar. Secara enggak yang langsung kita membantu citra Jokowi untuk 2019," kata Ketua GMPG Ahmad Doli, dalam jumpa pers yang di kawasan SCBD, Selasa (8/8/2017).

"Kita enggak mau partai jadi bulan-bulanan citra negatif dan enggak masuk konteks yang lain termasuk dukungan Jokowi," terangnya.

Partai Golkar Yang Tetap Mencalonkan Dedi Mulyadi

Partai Golkar Yang Tetap Mencalonkan Dedi Mulyadi

BERITA HARIAN - Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Idrus Marham, yang masih saja berminat untuk bisa mengajukan Calon Gubernur yang telah berasal dari kader partainya, yaitu Dedi Mulyadi.


Dia yang mengaku suka dengan kinerja Dedi Mulyadi, yang telah merupakan Bupati Purwakarta sekaligus Ketua DPD Golkar Jawa Barat. Sehingga ia yang merasa yakin Dedi Mulyadi punya memiliki kesempatan yang bagus untuk bisa bertarung di Pemilihan Gubernur Jawa Barat.

"Saudara Dedi ketua Golkar Jabar, kerjanya yang luar biasa, kerja lapangan luar biasa. Kerjanya sudah terbukti, sehingga saya ingin mempertegas lagi, bahwa tidak ada alasan untuk tidak mencalonkan saudara Dedi," katanya kepada wartawan di kediamannya, Cibubur, Jakarta Pusat, Minggu (6/8/2017).

Sampai saat ini DPP Partai Golkar yang masih harus berkordinasi dengan sejumlah pimpinan partai, yang telah berpotensi untuk diajak kerjasama dan di pemilihan Gubernur Jawa Barat. Salah satu partai yang telah berpotensi dan diajak untuk diajak kerjasama, adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).


"Kita yang harapkan akhir agustus sudah ketemu semua, kita masuki bulan September dan juga pasangan calon sudah siap," ujarnya.

Siapa yang akan mendampingi Dedi Mulyadi dengan sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Barat, selain hal  yang tersebut dibahas bersama partai anggota koalisi, Idrus Marham mengatakan sang Calon Gubernur juga punya hak untuk bisa menyampaikan usulannya. Rencananya Dedi Mulyadi yang akan mengusulkan tiga nama.

"Nah cawagub yang telah bersangkutan mengajukan tiga nama, dan cagub yang dijelaskan mengapa tiga itu yang diusulkan dan diprioritaskan siapapun cawagub yang harus memberi kontribusi kemenangan," ujarnya.

Golkar Yang Belum Mendapatkan Informasi OTT KPK Gubernur Bengkulu

Golkar Yang Belum Mendapatkan Informasi OTT KPK Gubernur Bengkulu

BERITA HARIAN - Komisi yang Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti dan istrinya Lili Madari.

Partai Golkar yang mengaku belum mendapat laporan yang resmi mengenai OTT KPK yang tersebut.

 "Informasi itu kita yang sudah dapat, tapi secara langsung dari beliau yang belum dan di dalam hal ini, Partai Golkar yang tentu menghormati proses hukum yang akan dilakukan dengan penegak hukum," kata Ketua DPP Golkar Aziz Syamsuddin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/7/2017).

 Aziz yang mengatakan partai berlambang pohon beringin itu akan memberikan bantuan hukum kepada Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti. 

 "Mudah-mudahan dugaan ini tidak membuat pihak yang diduga ini tidak terpenuhi unsurnya. Unsur tidak terpenuhi, bisa pulang nanti malam," kata Aziz.

Aziz menuturkan pihaknya selalu menjunjung asas praduga yang tidak bersalah.

Golkar menunggu sampai kasus ini tersebut putusan hukum tetap. Golkar, katanya, mengaku prihatin dengan kejadian yang tersebut.

 "Kita yang sebagai kader Partai Golkar untuk bisa berhati-hati dan secara agama ini yang tanda-tanda partai mau besar," kata Ketua Banggar DPR itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi yang Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif membenarkan tim dalam penyidiknya mengamankan Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti dan istrinya Lili Madari, Selasa (20/6/2017).

Saat ini, pasutri dan tiga orang lainnya yang telah diamankan ‎tengah dalam perjalanan dibawa dari Bengkulu ke KPK, Kuningan, Jakarta Selatan untuk yang diperiksa lanjutan dan yang ditentukan status hukumnya.

 "Benar, nanti detailnya yang tunggu press conference saja," ucap Laode.

Lebih lanjut, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah yang menambahkan selain Gubernur dan istrinya, pihaknya juga yang amankan tiga orang yang lainnya. Tim juga yang mengamankan uang dalam mata uang rupiah di dalam satu kardus.

"Kami yang mengamankan 5 orang yang di lokasi dan 1 kardus berisi uang. Dari lima orang yang ini ada yang perempuan dan ada yang bendahara parpol di daerah juga. Diduga ada transaksi yang terjadi antara pihak swasta dan pihak penyelenggara yang negara setempat," ujar Febri. 

Fraksi Golkar DPR Yang Bagikan 25 Ribu Sembako Untuk Warga Jakarta

Fraksi Golkar DPR Yang Bagikan 25 Ribu Sembako Untuk Warga Jakarta

BERITA HARIAN - Fraksi Partai Golkar di DPR yang membagikan sembako kepada warga DKI Jakarta. Ketua Fraksi Partai Golkar Robert J Kardinal yang mengatakan, pihaknya menyediakan 25.000 paket sembako yang akan disebarkan dengan 50 mobil boks. Sembako itu yang merupakan hasil sumbangan dari seluruh anggota Fraksi Partai Golkar. 

Acara pelepasan 25.000 paket sembako yang itu dihadiri petinggi-petinggi Partai Golkar, di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Sekjen Idrus Marham, Wasekjen Ace Hasan Syadzily, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi dan Sekretaris Fraksi Agus Gumiwang. 

"Ini yang berasal dari partisipasi seluruh anggota fraksi, izinkan lah Ketua Fraksi yang berikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Fraksi Golkar," kata Robert di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/6).

Menurutnya, zakat yang merupakan kewajiban seluruh muslim sekaligus bentuk kepedulian yang terhadap sesama. Oleh karena itu, dia mengklaim, kegiatan ini adalah bukti nyata Golkar memperhatikan taraf hidup pada masyarakat.

"Kewajiban kaum muslimin ini yang merupakan kepedulin kepada sesama kita, kegiatan ini bukti nyata Golkar memperhatikan dengan peningkatan taraf kehidupan, dapat membantu meringankan ekonomi," klaimmya. 

Di lokasi sama, Setya Novanto mengapresiasi yang kegiatan pemberian zakat yang dilakukan Fraksi Partai Golkar. Dia meminta Fraksi Partai Golkar yang terus berupaya mencari solusi atas masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.

"Sungguh kegiatan ini langkah konkret atas kepedulian masalah-masalah sosial di masyarakat. Dan harus diakui kita masih menyisakan masalah ekonomi kemiskinan hal ini perlu dicarikan solusi dengan berbagai macam kebijakan ekonomi penanggulangan kemiskinan dalam rangka kesejahteraan rakyat," imbuhnya.