Terkait Dengan Senjata, DPR Yang Akan Panggil Pimpinan Polri

Terkait Dengan Senjata, DPR Yang Akan Panggil Pimpinan Polri

BERITA HARIAN – Terkait pada pembelian senjata oleh Polri yang informasinya yang sempat bocor yang ke masyarakat, menurut Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, hal yang tersebut harus saja segera diklarifikasi. Pasalnya masyarakat harus tahu yang sebenarnya.

DPR RI yang akan segera saja memanggil pimpinan Polri, dan lembaga yang terkait, untuk mengklarifikasi prihal pembelian yang senjata oleh Polri.

Saat ini senjata-senjata yang tersebut masih tertahan yang di gudang bandara Soekarno -Hatta.

"Kami di DPR, pimpinan, maupun komisi yang terkait, komisi satu terutama, mencoba untuk mengundang, supaya ada klarifikasi yang jelas soal ini, karena kalau tidak ini yang  akan terus simpang siur," ujar Fadli Zon, kepada wartawan yang di Monumen Pancasila Sakti, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2017)

Bocornya informasi pembelian senjata, bermula dari pesan yang melalui aplikasi WhatsApp, yang tidak jelas sumbernya.

Informasi yang tersebut menyebut bahwa ada senjata yang ditahan BAIS TNI, yakni senjata Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 milimeter yang sebanyak 280 pucuk dan 5.932 butir peluru. Saat ini, senjata yang tersebut masih yang tertahan di gudang bandara.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo sudah mengklarifikasi, bahwa senjata yang saat ini yang masih berada di gudang Bandara Soekarno-Hatta, adalah senjata yang dipesan oleh Polri.

Ia yang akan membantah jika senjata-senjata yang tersebut ditahan, dan menurutnya pembelian senjata itu yang sudah sesuai aturan yang ada.

Wiranto yang juga hadir di Monumen Pancasila Sakti untuk bisa menghadiri upacara Hari yang Kesaktian Pancasila, menyebut bahwa pemerintah yang sudah menangani hal tersebut.

Ia mengimbau kepada masyarakat, untuk mempercayakan ke pihak-pihak yang telah berwenang, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

Untuk urusan senjata, Wiranto yang akan mengatakan tidak semua hal yang bisa menjadi konsumsi publik. Namun ia yang memastikan, bahwa setiap pada permasalahan-permasalahan yang akan berkaitan dengan stabilitas nasional, yang akan diselesaikan dengan baik oleh pemerintah.

"Maka kalau saya yang harus menyampaikan secara menyeluruh kepada publik, publik bukan suatu tempat untuk bisa menyelesaikan suatu diskurus, menyelesaikan masalah-masalah seperti ini," ujarnya.