Wapres JK Yang Gelar Nobar Final Piala Dunia 2018 di Rumah Dinas

Wapres JK Yang Gelar Nobar Final Piala Dunia 2018 di Rumah Dinas

BERITA HARIAN - Wapres Jusuf Kalla (JK) yang akan menggelar acara nonton bareng (nobar) final piala dunia 2018 yang di rumah dinasnya. JK yang akan mengundang sejumlah penjabat publik untuk ikut nobar bersamanya.

Pantauan yang di kediaman JK, Jl. Dipenogoro, Menteng, Jakarta Pusat, (15/7/2018). Terlihat JK memakai baju kemeja yang berwarna ungu dengan dibaluti jaket Asian Games 2018. Sejumlah penjabat ikut nobar bersama JK, mereka yang diantaranya Wakapolri Komjen Syafruddin dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Negara Sofyan Djalil.

Selain itu, tampak juga Menkominfo Rudiantara yang akan bisa saja yang mengenakan batik berwarna hijau juga baru datang dan juga yang langsung menyalami JK. Terlihat juga beberapa rekan JK yang turut menemaninya berbincang.

Dalam pertandingan ini JK mengatakan mendukung Prancis karena berpengalaman pernah menjadi juara dunia.

"Ini pertandingan bagus, saya dukung Prancis, ya karena pemainnya baik dan mereka berpengalaman," kata JK kepada wartawan sebelum acara nobar.

Selain itu JK juga memprediksikan pertandingan Prancis vs Kroasia, Prancis menang dengan skor 2-1.

Baca juga : Mourinho Yang Akan Sarankan Inggris Pertahankan Southgate

Di lokasi, terlihat dua layar yang telah disiapkan untuk menonton pertandingan Prancis vs Kroasia ini. Beberapa bangku juga telah disiapkan untuk para tamu yang hadir dalam acara nobar ini.

Selain itu, para tamu juga disuguhkan berbagai makanan mulai dari sate ayam, sate kambing, dan soup iga hingga makanan cemilan seperti kacangan rebus dan jagung rebus disediakan di sini untuk menemani nonton pertandingan final antara Prancis vs Kroasia.

Jusuf Kalla Antar Anies Baswedan Yang ke Kantornya

Jusuf Kalla Antar Anies Baswedan Yang ke Kantornya

BERITA HARIAN - Usai meninjau venue Asian Games, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kembali ke kantornya yang di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (29/6/2018).

Ia yang datang diantar Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan mobil berpelat RI 2.

Anies yang duduk di sisi kiri Kalla turun dengan tidak yang didampingi ajudan.

Ia sempat menunduk dan yang tersenyum ke arah Kalla, meski Kalla tidak yang membuka kaca mobilnya.

"Selesai shalat Jumat kantor kita (Balai Kota dan Istana Wapres) yang akan bersebelahan. Jadi terus Pak JK (mengajak), 'yuk sama-sama'," kata Anies yang di Balai Kota, Jumat siang.

Selama perjalanan dari kawasan Gelora Bung Karno, Anies mengaku membahas bermacam hal dengan Kalla, salah satunya pelaksanaan pilkada serentak pada 27 Juni 2018.

"Kami bicarakan bagaimana suasana pilkada itu tenang, aman, tidak ada masalah. Kami ngobrolin itu dan mengobrol dalam artian Jakarta, kan, enggak ada (pilkada), tetapi kanan kirinya (daerah sekitar pilkada)," ujar Anies.

Baca juga : Chelsea Yang Terdepan Untuk Yang Bisa Dapatkan Alisson

Ia enggan menyampaikan pembicaraan lainnya dengan Kalla kepada wartawan.

"Ya banyak ngobrol sama Pak JK. Masa diceritain semua," katanya.

Wapres JK Yang Akan di Gelar Yang di Makassar Mulai Besok Nanti!

Wapres JK Yang Akan di Gelar Yang di Makassar Mulai Besok Nanti!

BERITA HARIAN - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mudik yang ke kampung halamannya di Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu agenda JK di Makassar adalah yang menggelar open house.

"Rencananya, Pak Wapres hari ini tiba sore, kalau yang kegiatannya besok di kediamannya open house," kata Kapendam Kodam XIV Hasanuddin, Kolonel Alamsyah, saat yang dihubungi, Sabtu (16/6/2018).

Open house ini akan yang digelar Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama dengan keluarga dan masyarakat Makassar, dari pagi hingga siang hari.

"Dimulai pagi sampai siang open house-nya," singkatnya.

Sementara itu, Komandan Kodim 1408/BS Makassar Kolonel Inf Otto Sollu yang akan mengatakan kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan dikawal dengan pengamanan VVIP-VIP, dengan melibatkan semua unsur, baik TNI, Polri, maupun pemerintah daerah.

"Kalau jumlah pasukan kita yang rahasikan, tapi pengamanan pasti VVIP dengan melibatkan semua unsur terlibat, baik TNI, Polri, dan pemda," kata Kolonel Inf Otto Sollu.

Baca juga : Presiden Jokowi Mudik ke Sola, Dan Bagi-bagi Sembako

Lebih lanjut, Otto menjelaskan, sesuai dengan standar pengamanan RI-2, hal itu telah diatur dalam protap dan ketentuan, dengan mengingatkan kembali seluruh pasukan.

"Sudah ada aturannya terkait pengamanan yang dilakukan, ada protapnya," terangnya.

Indonesia Yang Akan Serukan Negara – Negera Islam Untuk Bersatu Bantu Palestina

Indonesia Yang Akan Serukan Negara – Negera Islam  Untuk Bersatu Bantu Palestina

BERITA HARIAN - Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akan menyerukan negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk  yang akan bersatu membantu kesulitan yang dihadapi negara Palestina

“Saya hadir yang akan di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ini dengan hati sedih, melihat terus jatuhnya korban sipil di Gaza. Kekerasan demi kekerasan terjadi, ujarnya saat  yang akan menyampaikan pidato pada KTT luar biasa OKI di Istanbul, Jumat, 18/5/2018 waktu setempat.

JK  yang akan mengatakan Indonesia melihat ketidakadilan terus menerus terjadi dan tanpa ada yang menghentikannnya.

Konflik yang berlangsung puluhan tahun ini telah yang akan mengakibatkan 1 juta warga Palestina terusir dari tanahnya sendiri.

“Kejadian beberapa hari ini yang akan mengingatkan saya pada apa yang terjadi 70 tahun yang lalu. Bangsa Palestina mengalami hari bencana, Nakba Day. Hari yang dimana Tanah Palestina diduduki. Hampir 1 juta orang terusir dari tanah Palestina," tambahnya.

Oleh karena itu, Wapres yang akan meminta persamaan sikap negara OKI harus terus saja yang akan ditingkatkan dan bersatu untuk membantu Palestina.

“OKI harus jadi motor utama penggerak dukungan terhadap Palestina. Mari kita sisihkan yang sementara perbedaan diantara kita," seru Wapres.

Selain itu, Wapres juga mengajak OKI untuk mengambil langkah strategis yang konkrit dalam.

Sebelumnya, menjelang Konferensi Tingkat Tinggi ( KTT) Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) mengikuti aksi damai untuk Palestina di Lapangan Yenikapi, Istanbul, Turki, Jumat (18/5/2018) sekitar pukul 16.00 waktu setempat.

Baca Juga : Tahun 2019 Momentum Transisi Generasi Yang Baru Pimpin Parpol

Aksi tersebut dihadiri juga oleh para delegasi negara-negara peserta KTT OKI dan rakyat Turki.

Kalla hadir atas undangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Dalam aksi tersebut, JK bersama delegasi KTT OKI lainnya mendesak PBB untuk mengambil langkah tegas atas pemindahan Kedubes AS di Yerussalem.

Jusuf Kalla Jadi Cawapres Dianggap Preseden Yang Buruk Untuk Demokrasi Indonesia

Jusuf Kalla Jadi Cawapres Dianggap Preseden Yang Buruk Untuk Demokrasi Indonesia

BERITA HARIAN - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga Partai Golkar yang masih mempertimbangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk kembali mendampingi Presiden Joko Widodo pada juga Pemilihan Presiden 2019.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli yang mengatakan, pencalonan kembali Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden justru yang akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia.

"Tidak bagus untuk demokrasi. Karena tujuan pemilu adalah, salah satunya memberikan pendidikan politik, kedua sirkulasi," kata Lili di Menteng, Jakarta, Sabtu (5/5/2018).

Menurut Lili, sebagai pendidikan politik, maka pemilu yang  harus memberikan pencerdasan, rasionalitas, kemajuan bagi bangsa dan masyarakat.

"Bahwa dalam rangka pemilu yang banyak pemimpin-pemimpin yang baik," ucap Lili.

Sedangkan, sebagai sirkulasi, tujuan pemilu adalah yang akan melakukan pergantian. Karena itu, dalam demokrasi perlu adanya pembatasan masa kepemimpinan.

"Hukum alam dari kekuasaan kan ingin yang bertahan, dalam sistem demokrasi dibatasi kekuasaan itu. Harus ada pergantian, makanya pemilu," kata Lili.

Menurut Lili, fenomena saat ini menunjukkan bahwa partai politik hanya berpikir pendek dan tidak mau mencari alternatif lain. Padahal, rakyat punya hak untuk yang akan memilih calon pemimpinnya.

"Apakah tidak ada calon-calon yang lain, yang akan mungkin tidak sebagus Pak Jusuf Kalla atau (bahkan) lebih bagus dari Pak Jusuf Kalla?" kata Lili.

Lili menganalisis, ada beberapa alasan mengapa Jusuf Kalla masih didorong untuk mendampingi Jokowi. Padahal, Undang-Undang Dasar 1945 jelas yang melarang Jusuf Kalla kembali ikut sebagai cawapres.

Dorongan itu yakni ada yang kekhawatiran bahwa berdasarkan hitung-hitungan cawapres yang ada tidak memberikan sebuah kontribusi terhadap Jokowi. Kekhawatiran lain adalah resistensi masayarakat.

Menurut Lili, ada kekhawatiran, jika cawapres Jokowi tidak diterima oleh masyarakat, maka hal tersebut adalah sinyal kekalahan terhadap Jokowi pada Pilpres 2019.

Baca juga : Liverpool Yang Doakan Ferguson Lekas Pulih Kembali

"Sebenarnya, elektabilitas Jokowi tinggi. Tapi kemudian karena berkembang di masyarakat ada resistensi bahwa kalau Pak Jokowi harus menyandingkan dari kalangan Islam, dan itu ada di sosok pak Jusuf Kalla," ujar dia.

Karena itu, Lili berharap Mahkamah Konstitusi bisa mengambil keputusan yang tepat atas gugatan pasal tentang syarat pencalonan diri presiden atau wapres di UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Saya berharap MK tidak membuat sejarah yang kelam," kata Lili.

Lili pun juga berharap Jusuf Kalla secara tegas menolak niat PDI-P dan Partai Golkar untuk mendorong dirinya kembali mendampingi Jokowi dua periode.

"Harus ada respons dari Pak Jusuf Kalla bahwa, 'saya tidak bersedia'. Karena ini legacy buat
Pak Jusuf Kalla. Dia sebagai negarawan harus ditutup dengan kontribusi untuk memberikan kesempatan regenerasi buat yang lain," ucap Lili.

Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Sementara, Jusuf Kalla sudah dua kali menjadi wakil presiden, yakni pada periode 2004-2009 dan 2014-2019.

Aturan yang menghalangi JK untuk maju lagi sebagai cawapres juga terdapat dalam Pasal 16 huruf dan huruf 227 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal tersebut memberikan syarat bagi Presiden dan Wakil Presiden untuk maju di Pilpres, yaitu: belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.

Namun saat ini, sekelompok warga yang mengaku sebagai penggemar Kalla telah malayangkan gugatan uji meteriil Pasal 16 huruf dan huruf 227 huruf I UU Pemilu ke MK.

Jusuf Kalla Yang Nilai DPR Tidak Perlu Bentuk Pansus Tentang Tenaga Kerja Asing

Jusuf Kalla Yang Nilai DPR Tidak Perlu Bentuk Pansus Tentang Tenaga Kerja Asing

BERITA HARIAN - Polemik ditekennya Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 20 Tahun 2018 terkait Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) bergulir hingga ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon melalui cuitan yang akan bisa saja yang di akun twitternya bahkan mengusulkan Dewan perwakilan terhormat itu agar membentuk Panitia Khusus atau Pansus pengawasan TKA.

Namun, hal itu bertentangan dengan yang penilaian Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang menyatakan DPR RI tak perlu membentuk pansus.

JK beralasan dalam Perpres yang akan bisa saja yang diteken Jokowi pada (26/3/2018) lalu itu, tak ada hal subtantif yang diubah.

"Saya kira tidak perlu (bentuk Pansus), karena tidak ada hal-hal prinsip yang akan dirubah, yang prinsip diubah ini batas waktu, kalau memang kontraknya 2 tahun, 2 tahun izinnya langsung, itu saja antara lain, yang lainnya sama saja bahwa mereka yang harus mendidik, mereka harus apa, sama saja," jelas Kalla di Istana Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (24/4/2018).

Aturan mengenai penggunaan TKA dijelaskan Kalla, hanya yang akan mengubah bagian proses perizinan masuknya TKA tersebut, sedangkan hal pokok seperti pendidikan, memiliki keahlian, maupun kontrak kerja sama sekali tidak berubah.

"Yang diubah hanya antara lain, kalau dulu tiap enam bulan harus dapat visa baru, sekaeang kalau dia dua tahun kontraknya, dua tahun yang langsung tidak usah lagi keluar negeri lagi. Jadi hanya meringankan beberapa ketentuan yang dulu dapat yang akan bisa saja yang memberatkan, jadi sama saja (sebetulnya)," terang Kalla.

Diharapkan Jusuf Kalla, dengan adanya aturan tersebut tenaga kerja asing dapat membagi ilmu ke tenaga domestik.

Baca juga : Real Madrid Yang Kesulitan di Kadang Bayern Munchen

"Contohnya kalau ada tenaga kerja asing dia harus mendidik orang Indonesia yang mendampingi dia. Kalau dia direktur harus ada asisten direkturnya orang Indonesia," kata Kalla.

Sebelumnya juga, dalam cuitan di twitter Fadli Zon itu, ia juga memberikan kritik terkait penerbitan perpres yang tak memihak tenaga kerja lokal.

"Saya menyesalkan adanya relaksasi aturan tenaga kerja asing yang dilakukan oleh pemerintah. Perpres No 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing tak berpihak pada kepentingan tenaga kerja lokal," kata Fadli lewat Twitter, Kamis (19/4/2018).

Jusuf Kalla Yang Menerima 10 Truk Tangki Air Bantuan Dari Astra

Jusuf Kalla Yang Menerima 10 Truk Tangki Air Bantuan Dari Astra

BERITA HARIAN - Kepala Palang Merah Indonesia atau PMI Jusuf Kalla menerima bantuan simbolis 10 unit truk tangki air bersih dari PT Astra Internasional yang di Markas pusat PMI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (6/4/2018).

Bantuan kemanusian ini yang rencananya akan disebar ke seluruh Indonesia.

Wakil Presiden ini pun yang akan bisa mengapresiasi bantuan kemanusiaan perusahaan transportasi itu yang mana ujar JK, menjadi kewajiban sebuah perusahaan untuk yang akan membantu masyarakat.

"Ya pertama ini CSR bantuan untuk kemanusiaan, jadi kita berterima kasih kepada Astra, karena memang tugas perusahaan itu, salah satu yang kewajiban bagaimana membantu masyarakat," ungkap Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla berharap bantuan ini dapat yang akan membantu PMI ketika sebuah bencana terjadi di suatu daerah.

"Ketika bencana terjadi, kebanyakan orang yang akan menyumbang pakaian, menyumbang makanan, tetapi jarang sekali menyumbang air bersih,” ungkap JK dalam sambutannya.

Presiden Direktur PT Astra, Prijono Sugiarto yang akan menyerahkan langsung donasi tersebut kepada Jusuf Kalla.

Baca juga : Korlantas Polri Yang Akan Optimalkan Fungsi Rest Area Saat Arus Mudik 2018

"Semoga bantuan dari Astra ini turut yang akan bisa saja yang memperkuat PMI dalam kondisi tanggap darurat bencana, hal ini sejalan dengan misi Astra sejahtera yang akan bisa saja yang bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada stakeholders kami,” kata Prijono Sugiarto.

Untuk yang akan bisa saja yang meningkatkan kinerjanya, PMI menargetkan memiliki 100 truk tangki air pada tahun 2019.

Setya Novanto Yang Minta Perlindungan Jokowi, Ini Yang Dikatakan Jusuf Kalla

Setya Novanto Yang Minta Perlindungan Jokowi, Ini Yang Dikatakan Jusuf Kalla

BERITA HARIAN - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) angkat bicara pada saat yang ditanya wartawan soal permintaan perlindungan hukum dari Setya Novanto kepada Presiden Joko Widodo.

Kata Kalla, permintaan yang tersebut boleh-boleh saja namun yang belum tentu saja yang akan dipenuhi.

‎"Orang boleh minta-minta saja tapi belum tentu dikasih kan?" ujar Kalla di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, (22/11/2017).

Menurut Kalla, intervensi yang tidak akan dapat bisa saja yang akan dilakukan pada sesuatu hal yang salah.

Intervensi boleh saja yang akan dilakukan pada hal yang benar.

‎"Oh iya lah, tidak bisa yang akan bisa saja yang diintervensi yang salah. Anda boleh intervensi yang benar. Kalau tidak saja yang laksanakan, kenapa tidak laksanakan. Nah itu intervensi juga, tapi intervensi yang benar. Kenapa tidak laksanakan, kalau laksanakan dengan bagus," pungkasnya.

Baca juga : Arsenal Dan Liverpool Yang Sama Sama Ingin Draxler

Sebelumnya usai pemeriksaan awal yang di Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), ‎Setya Novanto yang mengaku sudah mengajukan surat perlindungan hukum kepada Presiden, Senin, (20/11/2017).

Bukan hanya kepada presiden, Novanto juga yang akan bisa saja yang menyampaikan pada awak media telah yang meminta perlindungan hukum pada Kapolri dan Jaksa Agung.

"Saya sudah yang akan melakukan langkah-langkah, dari melakukan SPDP yang di kepolisian dan mengajukan surat perlindungan hukum, baik kepada Presiden, Kapolri, maupun Kejaksaan Agung. Saya juga yang sudah pernah praperadilan," kata Novanto.

Guru Besar Khami, Jusuf Kalla Dan Mahfud Yang Bahas Tentang Pribumi

Guru Besar Khami, Jusuf Kalla Dan Mahfud Yang Bahas Tentang Pribumi

BERITA HARIAN - Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menggelar acara makan malam yang bersama peserta simposium Guru Besar‎ Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (KAHMI) di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan pada Selasa malam, (14/11/2017). Turut yang hadir dalam acara tersebut Kordinator Presidium Kahmi Mahfud MD.

Dalam sambutannya‎ Mahfud MD yang sempat menyinggung mengenai perkataan Pribumi yang sempat dilontarkan Gubernur Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Menurut Mahfud yang ketika Anies mengatakan pribumi pada malam setelah pelantikan tidak ada kaitanya dengan diskriminasi.

"Ketika pak Anies yang mengatakan Pribumi seakan yang membedakan kelas-kelas penduduk kita. Nah kami mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada kaitan dengan diskriminasi," kata Mahfud.

Menurutnya tidak ada kaitan pernyataan pribumi yang tersebut ‎dengan diskriminasi hukum, kelompok soial, agama, dan yang lainnya. Yang disampikan Anies kata Mahfud dan juga yang akan merupakan ekspresi nasionalisme yang akan mencakup seluruh ikatan primordialisme yang di Indonesia.

"Saya mengatakan ini bukan chauvinisme, tetapi ekspresi nasionalisme yang akan mencakup keseluruhan ikatan-ikatan primordial yang di Indonesia ini, dan itu lah bangsa kita," katanya.

Sementara Jusuf Kalla juga yang sempat berseloroh untuk yang mengenai pribumi saat memberikan sambutan dalam acara yang tersebut. Kalla mengatakan bahwa sekarang ini yang perlu spirit untuk meningkatkan kewirausahaan yang terutama para pengusaha muda nasional.

"Kita alami yang spiritnya yang kurang contohnya bagaimana tingkatkan pengusaha muda nasional. Karena pak Habibie tidak boleh yang mengatakan jangan bilang pribumi. Kita bicara bumiputera‎," kata Kalla.

"Tak melanggar kan kalau kita baca bumiputera? tidak melanggar kan? yang dilarang itu pribumi," tanya Kalla kepada Mahfud.

Kalla mengatakan yang akan dibutuhkan sekarang ini adalah ilmu yang meningkatkan ‎produktifitas, termasuk dalam dunia entrepreneur. Itu yang akan merupakan cara untuk membawa negara ini yang makmur dan adil.

Jusuf Kalla Yang Sebut Jokowi Dengan Dorongan Bagi Mendikbud Yang Lebih Kreatif

Jusuf Kalla Yang Sebut Jokowi Dengan Dorongan Bagi Mendikbud Yang Lebih Kreatif

BERITA HARIAN - Presiden Joko Widodo yang sempat menyentil dua menterinya pada saat pidato dalam acara Rapimnas Hanura yang  di Bali, Jumat (4/8/2017).

Dalam sambutannya tersebut presiden yang menilai bahwa pendidikan yang di Indonesia masih linier dan monoton.

Karenanya presiden yang meminta Mendikbud dan Menristekdikti untuk responsif dalam segala perubahan dalam dunia pendidikan.

Menanggapi hal yang tersebut, Wakil presiden Jusuf Kalla berpendapat apa yang telah disampikan presiden yang merupakan dalam dorongan agar kedua menteri yang tersebut kreatif.

“Saya belum dengar pidato pak presiden tapi itu dorongan agar kedua menteri itu yang lebih kreatif,” kata Jusuf Kalla usai dengan menghadiri Wisuda Universitas Al Azhar, yang di gedung BPPT, Jakarta Pusat, Sabtu, (5/8/2017).