Sandiaga Uno Yang Mengaku Cium Tangan 4-5 Kali Jika Bertemu Ma’ruf Amin

Sandiaga Uno Yang Mengaku Cium Tangan 4-5 Kali Jika Bertemu Ma’ruf Amin

BERITA HARIAN - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Uno yang akan mengaku hormat kepada Maruf Amin yang telah saja yang merupakan kompetitornya di Pemilihan Presiden 2019.

Hal itu yang akan bisa saja yang disampaikannya dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) dengan tema "Kejutan Cawapres: Antara Mahar Politik dan PHP" yang tayang di tvOne, Selasa (14/8/2018).

Sandiaga Uno yang mengatakan apabila dirinya dan Prabowo Subianto sangat menghormati Ma'ruf Amin.

Bahkan, dirinya yang akan berharap jika kedua pasangan capres-cawapres, baik Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf Amin yang akan bisa menjadi penyejuk saat Pilpres 2019.

"Masyarakat indonesia butuh yang akan memilih dan pemilu yang sejuk, dan dengan kombinasi ini saya rasa sejuk sekali ada pak kyai yang saya sangat hormati," ungkap Sandiaga.

"Saya kalau ketemu beliau saya cium tangan empat sampai lima kali, karena itu memang tradisi kita. Bahwa ada Pak Kyai Ma'ruf Amin yang guru kita sendiri, ada Pak Jokowi sebagai presiden yang sangat kita hormati, Pak Prabowo juga sangat menghormati beliau," imbuh Sandiaga Uno.

Ke depan, dirinya berharap, selama kampanye pemilu tidak ada konflik dan dapat berlangsung dengan damai.

"Pemilu kita akan sejuk pemilu yang mempersatukan, pemilu yang betul-betul tidak memecah belah, tidak saling sikut menyikut, tapi justru membangun sama-sama kekuatan ekonomi ke depan," tandas Sandiaga.

Presiden Joko Widodo memutuskan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden pendampingnya dalam Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam jumpa pers bersama para ketua umum dan sekretaris jenderal parpol pendukung di Restoran Plataran, Jalan HOS Tjokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/8/2018) petang.

"Saya memutuskan dan telah mendapat persetujuan dari partai-partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja bahwa yang akan mendampingi sebagai calon wakil presiden adalah Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin," ujar Jokowi.

Jokowi kemudian menjawab kemungkinan adanya pertanyaan dari publik alasan memilih Maruf.

Menurut Jokowi, Maruf adalah tokoh agama yang bijaksana.

Jokowi kemudian menyebut berbagai jabatan yang pernah diemban Maruf.

Ma'ruf pernah menjadi anggota legislatif DPRD, DPR, MPR, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Rais 'Aam PBNU hingga sekarang menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia.

Dalam kaitannya dengan Kebhinekaan, kata Jokowi, Maruf menjabat anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

"Kami ini saling melengkapi, nasionalis religius," ujar Jokowi.

Sementara itu, dari kubu penantang, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendeklarasikan diri menjadi capres, sementara Sandiaga Salahuddin Uno ditunjuk sebagai cawapres.

Deklarasi ini diumumkan resmi oleh Prabowo Subianto di kediaman Prabowo Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (9/8/2018) malam.

Baca juga : Terungkap di KPK Jumlah Harta Kekayaan Jokowi, Total Secara Rinciannya

"Pada saat ini baru saja pimpinan dari tiga partai politik yaitu, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerakan Indonesia Raya telah memutuskan dan memberi kepercayaan kepada saya Prabowo Subianto dan saudara Sandiaga Salahuddin Uno untuk maju sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa bakti 2019-2024," ungkap Prabowo Subianto seperti dikutip dari siaran langsung KompasTV, Kamis (9/8/2018) malam.

Menurutnya, Sandiaga Uno merupakan pilihan yang terbaik.

"Sandiaga Uno merupakan pilihan yang terbaik dari yang ada. Beliau juga berkorban beliau bersedia mengundurkan diri dari jabatan wakil gubernur yang telah dengan susah payah beliau rebut selama bertahun-tahun kampanye. Beliau bersedia berhenti demi mengabdi kepada negara dan bangsa," tegas Prabowo.

Jokowi Yang Akan Umumkan Cawapres di Hari Pendaftaran

Jokowi Yang Akan Umumkan Cawapres di Hari Pendaftaran

BERITA HARIAN - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy (Rommy) mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah yang akan bisa saja yang mengerucutkan cawapres menjadi satu nama yang akan bisa saja yang mendampinginya pada Pilpres 2019. Pengumuman nama yang tersebut akan yang dilakukan pada saat pendaftaran capres-cawapres Pilpres 2019 Agustus 2018.

Rommy mengatakan enam ketua umum parpol pengusung Jokowi sudah solid dan juga satu suara untuk cawapres yang akan bisa saja yang mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019. Parpol tersebut adalah PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, dan Hanura.

"Kami juga yang akan bisa saja yang memastikan bahwa koalisi ini telah sepakat, bulat untuk menentukan calon wakil presiden dan pengumumannya kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi kapan waktu yang tepat," kata Rommy di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7/2018) malam.

Untuk waktu pengumuman nama tersebut, kata Rommy, para ketua umum parpol pengusung menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Dia mengatakan pengumuman tersebut merupakan strategi politik yang dilakukan Jokowi nanti.

"Bukan dalam waktu yang lama, dekat. Karena tentu ini terkait dengan strategi politik yang setiap polisi memiliki cara komunikasi kepada publik yang berbeda-beda, sehingga kapan pastinya tentu akan disampaikan," katanya.

Baca juga : Gerindra Dan Demokrat Yang Dipanaskan Dengan Dongeng Politik

Meski Rommy tak menyebut tanggal pasti, dia meyakini pengumuman nama tersebut akan dilakukan Jokowi di tengah waktu pendaftaran yang akan dibuka pada 4 hingga 10 Agustus 2018.

"Mungkin pada hari-hari pendaftaran dan tidak dalam hari pertama pendaftaran," ungkapnya.

Wapres JK Yang Akan di Gelar Yang di Makassar Mulai Besok Nanti!

Wapres JK Yang Akan di Gelar Yang di Makassar Mulai Besok Nanti!

BERITA HARIAN - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mudik yang ke kampung halamannya di Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu agenda JK di Makassar adalah yang menggelar open house.

"Rencananya, Pak Wapres hari ini tiba sore, kalau yang kegiatannya besok di kediamannya open house," kata Kapendam Kodam XIV Hasanuddin, Kolonel Alamsyah, saat yang dihubungi, Sabtu (16/6/2018).

Open house ini akan yang digelar Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama dengan keluarga dan masyarakat Makassar, dari pagi hingga siang hari.

"Dimulai pagi sampai siang open house-nya," singkatnya.

Sementara itu, Komandan Kodim 1408/BS Makassar Kolonel Inf Otto Sollu yang akan mengatakan kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan dikawal dengan pengamanan VVIP-VIP, dengan melibatkan semua unsur, baik TNI, Polri, maupun pemerintah daerah.

"Kalau jumlah pasukan kita yang rahasikan, tapi pengamanan pasti VVIP dengan melibatkan semua unsur terlibat, baik TNI, Polri, dan pemda," kata Kolonel Inf Otto Sollu.

Baca juga : Presiden Jokowi Mudik ke Sola, Dan Bagi-bagi Sembako

Lebih lanjut, Otto menjelaskan, sesuai dengan standar pengamanan RI-2, hal itu telah diatur dalam protap dan ketentuan, dengan mengingatkan kembali seluruh pasukan.

"Sudah ada aturannya terkait pengamanan yang dilakukan, ada protapnya," terangnya.

Hidayat Yang Akan Semakin Yakin Kader PKS Menjadi Cawapres Prabowo

Hidayat Yang Akan Semakin Yakin Kader PKS Menjadi Cawapres Prabowo

BERITA HARIAN - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid yang akan menyatakan, sinyal kader partainya yang akan bisa saja yang menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto menguat.

"Semakin kuat pada PKS ya. Semakin yang akan bisa saja yang menguat bersama dengan PKS," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Saat yang ditanya apakah sembilan kader PKS yang akan ditawarkan Partai Gerindra ada dalam daftar prioritas sebagai cawapres sang Ketua Umum Partai Gerindra, Hidayat yang akan bisa saja yang menjawab hal itu belum disampaikan kepada PKS.

Namun, ia mengatakan, saat ini komunikasi PKS dengan Partai Gerindra semakin intensif dalam yang membahas koalisi.

Apalagi, kata Hidayat, Prabowo saat Milad ke-20 PKS telah saja yang menyatakan bahwa Partai Gerindra tak akan meninggalkan PKS.

Ia menambahkan, sembilan kader PKS yang akan ditawarkan sebagai cawapres pendamping Prabowo juga memiliki latar belakang beragam yang bisa saja yang akan melengkapi mantan Komandan Jenderal Kopassus itu.

"Ya kalau kami dengan kader kami yang ada, sembilan kader kami itu yang hebat-hebat," ucap Hidayat.

"Latar belakang pengalaman nasional mereka sangat cukup, latar belakang dukungan politik sangat cukup, pun juga kalau latar belakang perwakilan suku juga sangat menguatkan (Prabowo)," kata dia.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang sebelumnya mengatakan, saat ini partainya masih terus mempertimbangkan beberapa nama kandidat calon wakil presiden yang akan pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.

Menurut Muzani, daftar kandidat cawapres Prabowo telah mengerucut menjadi kurang dari lima nama.

Baca juga : Djarot Yang Pernah Larang Mall Beridiri Yang di Blitar Dampaknya Membuat Kagum

"Calon wakil presiden dipikirkan bareng dengan partai calon mitra koalisi. Kami minta agar persoalan ini terus digodok, tidak perlu terburu-buru," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

"Ya enggak banyak. Jari kita ini kebanyakan," kata dia saat ditanya berapa jumlah nama kandidat yang ada saat ini.
Adapun sembilan kader PKS yang ditawarkan sebagai cawapres adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan,

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Kemudian, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al'Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Jusuf Kalla Jadi Cawapres Dianggap Preseden Yang Buruk Untuk Demokrasi Indonesia

Jusuf Kalla Jadi Cawapres Dianggap Preseden Yang Buruk Untuk Demokrasi Indonesia

BERITA HARIAN - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga Partai Golkar yang masih mempertimbangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk kembali mendampingi Presiden Joko Widodo pada juga Pemilihan Presiden 2019.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli yang mengatakan, pencalonan kembali Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden justru yang akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia.

"Tidak bagus untuk demokrasi. Karena tujuan pemilu adalah, salah satunya memberikan pendidikan politik, kedua sirkulasi," kata Lili di Menteng, Jakarta, Sabtu (5/5/2018).

Menurut Lili, sebagai pendidikan politik, maka pemilu yang  harus memberikan pencerdasan, rasionalitas, kemajuan bagi bangsa dan masyarakat.

"Bahwa dalam rangka pemilu yang banyak pemimpin-pemimpin yang baik," ucap Lili.

Sedangkan, sebagai sirkulasi, tujuan pemilu adalah yang akan melakukan pergantian. Karena itu, dalam demokrasi perlu adanya pembatasan masa kepemimpinan.

"Hukum alam dari kekuasaan kan ingin yang bertahan, dalam sistem demokrasi dibatasi kekuasaan itu. Harus ada pergantian, makanya pemilu," kata Lili.

Menurut Lili, fenomena saat ini menunjukkan bahwa partai politik hanya berpikir pendek dan tidak mau mencari alternatif lain. Padahal, rakyat punya hak untuk yang akan memilih calon pemimpinnya.

"Apakah tidak ada calon-calon yang lain, yang akan mungkin tidak sebagus Pak Jusuf Kalla atau (bahkan) lebih bagus dari Pak Jusuf Kalla?" kata Lili.

Lili menganalisis, ada beberapa alasan mengapa Jusuf Kalla masih didorong untuk mendampingi Jokowi. Padahal, Undang-Undang Dasar 1945 jelas yang melarang Jusuf Kalla kembali ikut sebagai cawapres.

Dorongan itu yakni ada yang kekhawatiran bahwa berdasarkan hitung-hitungan cawapres yang ada tidak memberikan sebuah kontribusi terhadap Jokowi. Kekhawatiran lain adalah resistensi masayarakat.

Menurut Lili, ada kekhawatiran, jika cawapres Jokowi tidak diterima oleh masyarakat, maka hal tersebut adalah sinyal kekalahan terhadap Jokowi pada Pilpres 2019.

Baca juga : Liverpool Yang Doakan Ferguson Lekas Pulih Kembali

"Sebenarnya, elektabilitas Jokowi tinggi. Tapi kemudian karena berkembang di masyarakat ada resistensi bahwa kalau Pak Jokowi harus menyandingkan dari kalangan Islam, dan itu ada di sosok pak Jusuf Kalla," ujar dia.

Karena itu, Lili berharap Mahkamah Konstitusi bisa mengambil keputusan yang tepat atas gugatan pasal tentang syarat pencalonan diri presiden atau wapres di UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Saya berharap MK tidak membuat sejarah yang kelam," kata Lili.

Lili pun juga berharap Jusuf Kalla secara tegas menolak niat PDI-P dan Partai Golkar untuk mendorong dirinya kembali mendampingi Jokowi dua periode.

"Harus ada respons dari Pak Jusuf Kalla bahwa, 'saya tidak bersedia'. Karena ini legacy buat
Pak Jusuf Kalla. Dia sebagai negarawan harus ditutup dengan kontribusi untuk memberikan kesempatan regenerasi buat yang lain," ucap Lili.

Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Sementara, Jusuf Kalla sudah dua kali menjadi wakil presiden, yakni pada periode 2004-2009 dan 2014-2019.

Aturan yang menghalangi JK untuk maju lagi sebagai cawapres juga terdapat dalam Pasal 16 huruf dan huruf 227 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal tersebut memberikan syarat bagi Presiden dan Wakil Presiden untuk maju di Pilpres, yaitu: belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.

Namun saat ini, sekelompok warga yang mengaku sebagai penggemar Kalla telah malayangkan gugatan uji meteriil Pasal 16 huruf dan huruf 227 huruf I UU Pemilu ke MK.

Politik Indonesia Yang Berubah Pasca Keributan Ahok, Tidak Ada Cawapres Selain JK

Politik Indonesia Yang Berubah Pasca Keributan Ahok, Tidak Ada Cawapres Selain JK

BERITA HARIAN - Guru besar Universitas Pertahanan, Prof Salim Said, mengatakan peta politik di Indonesia berubah pasca keributan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Salim menilai yang semenjak keributan terkait dengan masalah penistaan agama tersebut, tak ada calon wakil presiden yang aka memiliki kualitas atau ideal, yang setara dengan Jusuf Kalla (JK).

"Pertama, JK adalah mantan Ketua Umum Golkar, yang akan merepresentasikan partai berskala nasional," ujar Salim, dalam acara Perspektif Nasional yang bertema 'Berburu Cawapres dan Sidang MK', yang di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/5/2018).

Adapun syarat kedua, kata Salim, bahwa tidak banyak yang tahu jika JK adalah penasehat Nahdlatul Ulama (NU) yang di Sulawesi Selatan.

Syarat ketiga, Salim melihat sosok JK yang akan termasuk ke dalam representasi orang luar Jawa yang memiliki pengikut.

"Ketiga, dia yang akan bisa saja yang merupakan perwakilan orang dari luar Jawa. Salah satu tradisi yang kita anut, seperti ketika bung Hatta jadi wakil presiden. Setia mendampingi bung Karno saat itu, kemudian yang akan bisa saja yang menjadi semacam model, jadi presidennya orang Jawa, wakilnya orang non-Jawa," jelas dia.

Baca juga : Polda Metro Yang Tindak Tegas Untuk Gelar Kelompok Kegiatan Politik di CFD

Selain itu, JK dianggap bisa menaikkan elektabilitas Jokowi sebagai presidennya.
Lantaran memenuhi banyak persyaratan atau kualitas itulah, Salim menilai PDIP kembali memperhitungkan nama JK sebagai wapres.

"Tidak ada orang seperti ini yang memenuhi syarat, seperti JK. Kepentingan PDIP itu hanya pokoknya Jokowi terpilih kembali. Nah untuk itu, dia mencari orang agar dapat menambah suara Pak Jokowi," katanya.

Suara Dari PDI Perjuangan Soal Prabowo Cawapres Jokowi

Suara Dari PDI Perjuangan Soal Prabowo Cawapres Jokowi

BERITA HARIAN - Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno yang akan bisa saja yang membenarkan adanya dengan sebuah keinginan untuk memasangkan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2019.

Tujuannya yakni yang akan bisa saja yang akan menghindari perpecahan antara pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo.

"Karena platform ke depan, persatuan nasional lebih penting lagi yang dibanding siapa yang akan jadi Presiden. Itu sebabnya muncul salah satu pandangan seperti itu (memasangkan Jokowi dan Prabowo)," kata Hendrawan, Sabtu (14/4/2018).

Menurut Hendrawan, saat ini yang akan wacana tersebut masih terus saja yang akan dibahas oleh Jokowi dan parpol koalisi. Belum ada keputusan final yang sudah disepakati.

"Komunikasi politik (dengan Prabowo) masih saja yang terus berlangsung. Sekarang pun masih terus berlangsung," kata Hendrawan.

Hendrawan menyadari, belakangan Prabowo yang sudah menyatakan kesiapannya untuk menerima mandat kader Partai Gerindra dan maju sebagai calon presiden.

Hal itu yang akan bisa saja yang disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Partai Gerindra yang di kediamannya, 11 April lalu.

Namun, Hendrawan menilai pernyataan Prabowo yang akan bisa mengaku siap nyapres itu tidak berarti apa pun.

"Semua partai politik ketua umumnya siap dong," kata anggota Komisi XI DPR ini.
Oleh karena itu, Hendrawan yang akan meyakini peluang Jokowi untuk berduet dengan Prabowo masih terbuka lebar. Semuanya tergantung kesepakatan antara Jokowi, parpol koalisi, dan Prabowo sendiri.

"Kalau persepsinya sama, kepentingan bangsa yang akan ditempatkan diatas kepentingan partai, tentu tidak ada yang tidak bisa," kata Hendrawan.

Baca juga : Prabowo Layak Gandeng Anis Matta Untuk Sebagai Cawapres

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi mengungkapkan, Jokowi sempat yang akan bisa saja yang menanyakan pendapatnya jika ia menggandeng Prabowo yang akan sebagai cawapres pada Pilpres 2019.

Hal ini disampaikan Romy pada saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PPP di Hotel Patra, Semarang, Jumat (13/4/2018), Romi yang akan mengaku menyambut baik ide Jokowi tersebut.

Prabowo, kata Romi, juga yang akan bisa saja yang mengapresiasi tawaran Jokowi. Romi menyampaikan, saat itu Prabowo merasa terhormat karena mendapatkan tawaran dari Jokowi untuk menjadi cawapres.

Ia mengatakan, dua pekan yang lalu, Prabowo mengirim utusan ke Jokowi untuk menanyakan kelanjutan tawaran cawapres.

Namun, kata Romi, Jokowi belum bisa menjawab karena masih harus mendengar masukan dari semua ketua umum parpol yang beberapa di antaranya masih berada di luar negeri atau masih disibukkan urusan partai.Ihsanuddin)