Tjahjo Bantah Kontrovesi Dinamika Dalam Pemilihan PJ Gubernur

Tjahjo Bantah Kontrovesi Dinamika Dalam Pemilihan PJ Gubernur

BERITA HARIAN - Terkait kontrovesi yang terjadi belakangan ini yang akan menimpa kineja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang terhadap pemilihan Pejabat Gubernur.

Dalam pekan ini Mendagri Tjahjo Kumolo yang telah melantik Irjen Pol Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.

Sumatera Utara dan Jawa Barat, sama-sama yang akan melakukan pemilihan kepala daerah serentak pada bulan ini.

Setelah sebelumnya, Tjahjo Kumolo yang akan bisa saja yang mengatakan, penunjukan yang dilakukan pada kemarin dan mengangkat Pj dari petinggi kepolisian.

"Sempat kemarin ada satu nama petinggi polisi yang akan mengisi Pj Gubernur yang di Sumut, itu hanya wacana saja. Siapa saja berhak yang selama dia menjabat sebagai eselon satu," ucap Tjahjo Kumolo setelah melantik Pj Gubernur Sumut Eko Subowo yang di Aula Raja Inal Siregar, Kantor

Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Madras Hulu, Medan Polonia, Kota Medan, Jumat (22/6/2018) pagi.

Tjahjo yang akan menyampaikan, kemarin ada satu nama dari petinggi yang kepolisian Irjen Martuani Somin. Namun berubah ketika saat pelantikan Pejabat Gubernur Sumatera Utara.

"siapa saja berhak yang akan menjabat eselon satu, bebas. Kenapa mesti seperti kemarin ribut. Katanya melanggar Undang-undang," ucapnya.
Ia yang akan bisa saja yang membantah dirinya terlibat dalam permainan politik tentang penunjukkan Pejabat Gubernur.

"Saya kirim surat Sekretaris Kabinet (Seknet) kemarin, dan yang akan diterima dengan positif oleh mereka, mana mungkin Mendagri melanggar UUD," ucapnya.

Penunjukan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Komjen Pol Mochammad Iriawan, sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, sambungnya yang akan bisa saja yang berdasarkan ketetapan pemerintah pusat.

"DPR mempertanyakan apakah Mendagri melanggar UUD, kalau dipanggil kita siap menghadap. Namanya juga DPR berhak dah hak mereka," ucapnya.

Menurutnya keributan itu terjadi hanya karena ada sepihak yang menerima kehadiran orang lain di dalam Pemerintahan. Tjahjo juga menyampaikan, di Papua juga 2015 menunjuk petinggi polri sebagai Pj Gubernur.

"Dulu dari Papua 2015 dari Polri, tapi tidak ribut, kenapa sakarang baru ribut,"ucapnya.

Penunjukkam ini juga murni hasil kesepakatannya dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukam dan Keamanan RI (Menkopolhukam) Wiranto.

"Kesepatan ini juga sudah disepakati dengan Pak Wiranto, semua berjalan dengan selaras," ucapnya.

Nama petinggi Polri yang akan mengisi kursi Gubernur Sumatera Utara pada waktu itu, hanyalah sebuah wacana. Sambungnya siapa pun yang ditunjuk sudah memenuhi standart.

Baca juga : Prancis Yang Masih Bisa Saja Untuk Tampil Yang Lebih Baik

"Dulu itu kan hanya wacana. Salah apa enggak menunjukan, menurut saya enggak salah. Karena pemilihan Irjen Pol Irawan sudah koordinasi dengan Pak Wiranto," ucapnya.
Darinya, Wirnto mengatakan, untuk jabatan Polri yang aktiv tidak akan mengisi jabatan-jabatan di Pemerintahan apalagi di Kepala Daerah.

Menurutnya, banyak tuduhan-tuduhan yang diterimanya lantas penunjukan beberapa Kepala Daerah. Ia lantas mengatakan memasuki musim pemilihan hal tersebut pasti terjadi.

"Biasanya itu banyak tuduhan-tuduhan. Apalagi ini hawanya sudah memasuki Pemilihan Presiden dan Legislatif pada 2019 mendatang," ucapnya.
Jumat (22/6/2018) Eko Subowo dilantik menjabat sebagai Pejabat Gubernur Sumatera Utara.