DPR RI Yang Sarankan Dengan Program Pemerintah Untuk Kesejahteraan Pada Masyarakat

DPR RI Yang Sarankan Dengan Program Pemerintah Untuk Kesejahteraan Pada Masyarakat

BERITA HARIAN – Pemerintah yang telah menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPR RI atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2018 yang beserta Nota Keuangannya.

DPR RI mendorong dengan berbagai program pemerintah yang di tahun yang mendatang dapat menyentuh pada kesejahteraan masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Taufik Kurniawan yang mengatakan program yang sifatnya padat karya dan berbagai program yang telah menyentuh kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan hingga penyediaan lapangan pekerjaan yang harus didukung penuh.

Termasuk aspek pembangunan manusia dan program yang telah menyangkut kebutuhan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun BPJS Kesehatan.

“Dorongan spirit dari DPR RI itu pada prinsipnya mengarah pada aspek kehati-hatian agar anggaran juga dialokasikan kepada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dalam kaitannya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain kepada sektor infrastruktur,” kata Taufik, usai yang memimpin Rapat Paripurna dengan agenda pembacaan Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RAPBN 2018 beserta Nota Keuangannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Legislator F-PAN itu juga yang mengingatkan pemerintah dengan terkait penyaluran Dana Desa. Pemerintah yang diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam implementasinya.

Pasalnya, dengan anggaran yang telah mencapai Rp 60 triliun, berpotensi terjadi penyimpangan dalam penyalurannya ke tingkat desa.

Apalagi, belum adanya struktur organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi hingga tingkat desa, menyebabkan lemahnya pengawasan. Hal ini yang menjadi titik krusial yang harus saja diperhatikan pemerintah.

“Aspek pelaksanaan Dana Desa dari Kementerian Desa yang harus betul-betul ekstra prudent. Jangan sampai ada penyimpangan, hanya karena permasalahan yang kurangnya tenaga pendampingan. Selain potensi adanya ruang penyalahgunaan kekuasaan, manakala Dana Desa ini yang masuk ke rekeneing bupati, yang seharusnya ke rekening desa. Ini yang menjadi titik krusial permasalahannya pada kurangnya struktur organisasi dari Kementerian Desa,” imbuh Taufik.

Taufik yang menambahkan, situasi global pada tahun yang mendatang diperkirakan belum membaik dan kurang bersahabat dengan kondisi ekonomi Indonesia. Sehingga, laju pertumbuhan ekonomi yang akan ditetapkan pemerintah dengan sebesar 5,4 persen, dinilai masih yang terlalu over optimis. Pasalnya, pada kuartal I tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 5,01 persen.

“Minggu lalu, pada prinsipnya pemandangan umum Fraksi-fraksi DPR RI yang mengingatkan kepada pemerintah, jangan terlalu over optimistis yang terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi yang 5,4 persen itu,” tegas politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Selain itu, masih kata Taufik, hasil penerimaan pajak pun cukup menjadi sorotan dengan beberapa fraksi. Taufik yang mengingatkan, penarikan pajak dari wajib pajak yang harus betul-betul adil dan proporsional.

Pajak progresif yang harus lebih diprioritaskan kepada kalangan objek pajak yang telah memiliki kemampuan ekonomi tinggi. Optimalisasi penerimaan pajak pun yang diharapkan dapat mendukung pendapatan negara, selain dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam jawabannya yang memastikan bahwa pemerintah akan memberikan prioritas yang tinggi pada aspek keadilan sosial dan penurunan kesenjangan.

Belanja Negara yang di RAPBN 2018 yang mencapai Rp 2.204 triliun adalah untuk pembangunan nasional dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan perlindungan sosial.

Terkait yang pertumbuhan ekonomi, pemerintah sangat menghargai pandangan beberapa ftaksi mengenai target pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yang telah diperkirakan mencapai 5,4 persen.

Pemerintah sepakat bahwa bahwa tantangan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tidaklah mudah, dengan situasi geopolitik pada keamanan dan perekonomian global yang masih saja tidak menentu.

“Pertumbuhan ekonomi yang harus terus didorong dan dijaga momentumnya, sehingga pergerakan sektor riil yang akan lebih kencang, lapangan kerja dapat makin banyak diciptakan, kemiskinan dapat terus diturunkan, dan kesenjangan dapat saja dikurangi,” imbuh Menkeu.