SBY Sampaikan Pidato Politik Yang Pertama Dalam lembaga Negara Netral Dalam Pilkada Atau Pemilu!

SBY Sampaikan Pidato Politik Yang Pertama Dalam lembaga Negara Netral Dalam Pilkada Atau Pemilu!

BERITA HARIAN - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan mengingatkan tiap anggota TNI dan Polri yang berniat maju dalam Pilkada atau Pemilu yang agar mematuhi aturan.

Seperti yang akan diketahui, tiap anggota Polri dan TNI yang hendak terjun yang ke dunia politik atau maju pada Pilkada Pemilu, mesti yang mengundurkan diri.

Hal ini diatur pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan juga Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

Peraturanini juga yang akan ditegaskan melalui PKPU Nomor 3 Tentang Pencalonan.

"Patuhi dan jangan yang dilanggar. Jangan sampai tindakan para perwira aktif yang akan menjadi pergunjingan masyarakat luas, karena yang melanggar etika dan juga kepantasan politik," kata SBY saat berpidato di pelataran Kantor DPC Demokrat Bogor Jalan Tegar Beriman, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/1/2018).

Pada kesempatan ini, SBY juga yang akan menyinggung soal netralitas lembaga negara dalam pesta demokrasi yang akan digelar pada tahun 2018 dan 2019.

Lembaga negara yang akan dimaksud SBY adalah Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan Kejaksaan dan TNI.

"Negara yang harus netral dan tidak boleh berpihak. Di sini yang akan termasuk BIN, Polri, Kejaksaan dan TNI. Juga BUMN dan BUMD," kata SBY.

Baca juga : Ramos Cedera, Zidane Yang Telah Merasa Kehilangan

"Lembaga negara tersebut tidak yang akan bisa saja yang dibenarkan turut andil dalam yang akan bisa saja yang memenangkan kandidat calon wali kota, bupati, gubernur maupun presiden," ujarnya lagi.

Menurut dia, kolusi dan konspirasi antara elemen negara, termasuk BIN, Polri, Kejaksaan dan TNI, dengan partai-partai politik yang tertentu merupakan kejahatan politik yang sanksinya berat.

"Penggunaan keuangan negara juga harus yang akan diawasi dan yang akan diperiksa. Jangan sampai uang negara digunakan untuk kepentingan kandidat dan partai-partai politik yang tertentu," katanya.