Kapolri Yang Diminta Untuk Tegas Berantas Mafia Tanah

Kapolri Yang Diminta Untuk Tegas Berantas Mafia Tanah

BERITA HARIAN -  Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang akan diminta untuk konsisten yang memberantas mafia tanah yang telah diduga dibekingi dengan oknum kepolisian.

Demikian hal ini yang akan diungkapkan Poly Betaubun, seorang kuasa hukum yang akan bisa saja menangani dugaan kasus penggelapan tanah yang di Ciputat, Tangerang Selatan.

"Kami yang sudah san yang melaporkan kasus yang akan menimpa klien kami yang ke polisi sejak tahun 2013, tapi hingga kini yang tak ada penyelesaiannya. Kami yang juga akan mencurigai ada ketidakberesan dalam penanganan kasus ini," ujarnya dalam keterangan tertulis yang akan diterima wartawan.

Karena merasa yang akan diperlakukan tidak adil, ahli waris yang akan melaporkan seorang penyidik Polda Metro Jaya ke Propam Mabes Polri. "Tanggal 4 Agustus 2017 kami yang akan melaporkan seorang polisi yang tapi tidak ada tindaklanjutnya yang sampai sekarang," ungkap Poli.

Dia pun yang akan bisa saja mengingatkan kembali kepada Kapolri yang akan menggembar-gemborkan akan yang memberantas mafia tanah dan juga yang akan memberikan sanksi tegas kepada oknum pada polisi yang akan terlibat.

"Maret 2017 lalu, Kapolri dan Menteri Agraria meneken MoU yang pemberantasan mafia tanah.Tapi hingga kini yang seperti tak ada realisasnya," katanya.

Kuasa ahli waris yang lainnya, Edmondus Eddy Jamlean menambahkan, pihaknya akan yang akan membawa persoalan ini yang ke DPR, Kompolnas, dan Ombudsman. "Lihat saja nanti kalau yang akan menganggap masalah ini sangat sepele. Akan kami buktikan," ancam Eddy.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil dengan beberapa waktu lalu juga yang akan mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan kecurigaan adanya oknum  polisi yang akan bermain mata dengan mafia tanah.

"Pada rapat  Komisi III DPR yang nantinya akan kita tanyakan mengapa yang penanganan kasus sengketa tanah  sangat berlarut-larut, salah satunya yang di Tangerang Selatan. Hal ini yang akan membuka peluang terjadinya praktik tercela antara oknum polisi dengan pihak-pihak yang bersengketa," kata Nasir Djamil ketika itu.