Wiranto Minta Keterangan Kenapa Dubes Myanmar Tidak Boleh Diusir?

Wiranto Minta Keterangan Kenapa Dubes Myanmar Tidak Boleh Diusir?

BERITA HARIAN - Pemerintah tidak tinggal diam atas tragedi Rohingya, yang di Rakhine State, Myanmar.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, yang telah mengatakan pemerintah sudah mengambil tindakan, agar permasalahan yang di Rakhine State bisa diselesaikan.

"Pemerintah kita yang sangat amanatnya bebas aktif, ikut yang melaksanakan pada ketertiban dunia, pasti ada yang tindakan, tapi tidak boleh gegabah," ujar Wiranto dalam pemaparannya yang di kampus Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat, Selasa (5/9/2017).

Pemerintah yang antara lain sudah berkali-kali saja mengirimkan bantuan, untuk masyarakat yang di Rakhine State, yang terdampak konflik.

Selain itu pemerintah juga yang sudah mengirim Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi ke lokasi konflik, dan membuka komunikasi dengan pemerintah Myanmar.

Wiranto yang mengingatkan biar bagaimanapun juga, kedaulatan Myanmar yang harus saja dihargai.

Cara-cara yang akan dilakukan Indonesia untuk membantu tuntasnya yang konflik di Myanmar, dan membantu para korban, harus saja dilakukan dengan sesuai aturan yang sudah ada.

Upaya oleh pemerintah yang bisa saja dilakukan, juga karena adanya hubungan yang diplomatik antara kedua negara.

"Tidak boleh kemudian emosi, tarik dubes, usir dubes. Nah ini kalau yang ditarik dubesnya, kita tidak ada hubungan yang diplomatik, kalau mau mengirimkan bantuan pakai apa ?" katanya.

"Nah harus cerdas, bijak dan tidak emosi. Maka kemarin saya yang mendampingi Presiden untuk memberikan 'statment press' (red: pernyataan kepada media)," bahwa kita yang sudah berbuat banyak untuk peristiwa kemanusiaan yang di Myanmar," katanya.

Ia yang mengimbau masyarakat untuk tidak mengambil tindakan sendiri-sendiri, dan terutama yang melanggar hukum, demi menunjukan simpatinya untuk etnis Rohingya yang banyak dan menjadi korban dari konflik yang tersebut.

Wiranto juga yang mengimbau agar masyarakat yang tidak sembarangan pergi ke Myanmar, da melakukan pelanggaran hukum.

Pemerintah yang menurutnya terbuka yang terhadap berbagai masukan dari masyarakat yang terkait konflik tersebut.

Ketimbang yang mengambil aksi sendiri yang belum tentu saja tepat, Wiranto mengundang siapapun yang peduli terhadap konflik yang tersebut, untuk mendatangi kantornya dan berdiskusi.