Penyesuaian Tarif PPh Impor Tidak Dipukul Dengan Rata

Penyesuaian Tarif PPh Impor Tidak Dipukul Dengan Rata

BERITA HARIAN - Kementerian Keuangan yang menegaskan bahwa penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) impor tidak yang diberlakukan kepada suruh komoditas atau dipukul rata.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Perindustrian tengah meninjau kembali 900 komoditas impor yang merupakan barang konsumsi.

"Jadi kita akan evaluasi per jenis produk, tidak dipukul rata," kata Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Adriyanto saat yang akan dihubungi detikFinance, Jakarta, Kamis (30/8/2018).

Peninjauan ulang 900 komoditas impor itu yang akan bisa saja yang dilakukan dalam rangka membenahi transaksi berjalan yang masih defisit. Pemerintah ingin menghemat devisa demi menjaga nilai tukar rupiah stabil.

Adriyanto yang akan bisa mengatakan, penyesuaian tarif PPh impor terhadap 900 komoditas impor yang lagi ditinjau pun belum sampai tahap final. Meskipun targetnya bisa yang rampung pada September tahun ini.

"Banyak pertimbangan, yang akan termasuk ketersediaan substitusi dalam negeri, potensi dampak terhadap inflasi," ungkap dia.

Sebelumnya, pengusaha meminta pemerintah berhati-hati menaikkan pajak penghasilan (PPh) impor. Alasannya kenaikan pajak ini bisa berpengaruh ke laju pertumbuhan ekonomi.

Baca juga : Jokowi Minta WIKA Bangun 2.000 Rumah di Namibia

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pemerintah harus selektif menerapkan kebijakan tersebut, tak boleh pukul rata.

"Kita komunikasi, mesti hati-hati juga jangan disamaratakan mesti lihat per item. Jangan sampai kontraporuktif begitu ada kenaikan PPh, pasti akan ada dampak pada pertumbuhan kita," kata dia di Ciputra World Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Sumarsono Yang Sebut Netralitas M Iwariwan Tidak Perlu Untuk Diragukan

Sumarsono Yang Sebut Netralitas M Iwariwan Tidak Perlu Untuk Diragukan

BERITA HARIAN - Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta warga Jawa Barat supaya tidak khawatir yang terhadap penunjukan Komisaris Jenderal (Komjen) Mochammad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono, yang akan menegaskan mantan Kapolda Metro Jaya tersebut akan memposisikan diri netral saat menjabat di posisi tersebut.

"Pak Iriawan itu programnya untuk yang menjaga netralitas. Menjamin netralitas dan tidak akan konflik kepentingan. Jika tidak netral siap yang ditarik menjadi Pj Gubernur," ujarnya yang ditemui saat acara pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat, di Gedung Merdeka, Bandung, Senin (18/6/2018).

Dia yang akan menegaskan, netralitas dan keprofesionalan Iriawan sudah terbukti saat masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Sikap itu yang akan ditunjukkan ketika mampu mengamankan ibu kota saat berlangsungnya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017.

Pada saat itu, Sumarsono yang akan ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta. Untuk sementara waktu, dia menggantikan posisi Basuki Tjahaja Purnama yang maju untuk di Pilkada DKI. Saat itu, Ahok berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat.

"Saya kira netralitas Iriawan tak usah diragukan. Dia orang yang profesional. Waktu saya di DKI, dia Kapolda saya. Jadi saya tahu persis netralitas iriawan," kata dia.

Apalagi mengingat waktu Pilkada Jabar yang akan melakukan pencoblosan pada 27 Juni mendatang. Sehingga, dia menilai, tidak ada kesempatan bagi Iriawan untuk bermanuver memenangkan salah satu pasangan.

Baca juga : Pujian Dari Roberto Carlos Untuk William Yang Terbaik

"Pada waktu tinggal 1 minggu ini, tidak mungkin. Konsentrasi ada di pilkada. Dia menguasai di sini, dan masyarakat Jabar bangga," tambahnya.

Seperti diketahui, pada 27 Juni mendatang akan dilangsungkan pemungutan suara Pilkada serentak di 171 daerah, termasuk Provinsi Jawa Barat dan beberapa kota serta kabupaten.

Di wilayah Jawa Barat bersaing empat calon kepala daerah, yaitu, Ridwan Kamil dan Uu Ruhzanul Ulum, Tubagus Hasanudin dan Anton Charliyan, Sudrajat dan Ahmad Syaikhu, serta Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi.

Kementerian Koperasi Dan UKM Yang Akan Perkuat Oleh Pengawas Satgas

Kementerian Koperasi Dan UKM Yang Akan Perkuat Oleh Pengawas Satgas

BERITA HARIAN - Kementerian Koperasi dan UKM yang terus untuk yang melakukan sosialisasi satuan tugas pengawasan (Satgas Pengawasan) koperasi yang di daerah.

Hal ini yang akan terkait pemahaman regulasi dan juga yang sekaligus untuk yang memberikan dukungan kepada para satgas.

"Satgas yang harus berani untuk yang akan bisa saja yang melakukan pengawasan terhadap koperasi," ujar Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno, Selasa (7/11/2017).

Suparno yang akan menegaskan jumlah koperasi dengan semua variannya yang ada di sektor keuangan (usaha simpan pinjam) dan sektor riil tumbuh pesat.

Namun faktanya, tidak sedikit pula yang praktik usaha koperasi yang akan bisa saja yang menyimpang dari jatidiri dan juga peraturan perundang-undangan yang sangat berlaku.

Itu sebabnya kata Suparno, Satgas Pengawasan jangan takut untuk yang bisa saja yang melakukan pengawasan koperasi dan juga yang akan dapat dapat untuk bisa saja yang bertindak melakukan pemeriksaan sesuai SOP dan juga peraturan untuk yang perundang-undangan.

"Hasil akhir dari pengawasan salah satunya ya rekomendasi dari hasil pada pemeriksaan, kalau memang sudah tidak aktif ya harus untuk  dibubarkan," tegas Suparno

Berdasarkan database Online Data System Kemenkop dan UKM per 10 Oktober 2017, jumlah koperasi yang di sebanyak 153.060 unit yang terdiri dari 133.156 unit non KSP dan 19.804 unit KSP.

Dari jumlah koperasi non KSP tersebut, yang sebanyak 59.739 yang akan bisa saja yang memiliki unit usaha simpan pinjam (USP). Sehingga total KSP dan USP yang sebanyak 79.543 unit.