Ratusan Mass IMM Telah Unjuk Rasa Dengan Kenaikan Harga Pertamax

Ratusan Mass  IMM Telah Unjuk Rasa Dengan Kenaikan Harga Pertamax

BERITA HARIAN - Sekitar 100 orang massa yang berjas merah, yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM), berunjukrasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut), Jumat (6/7/2018) sekitar pukul 14.00 WIB.

Mereka menuntut supaya DPRD Sumut yang akan menyampaikan aspirasi mereka kepada Presiden Jokowi soal yang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax.

"Jokowi-JK telah gagal memimpin bangsa ini. Dahulu Jokowi telah berjanji tidak akan menaikkan harga BBM. Nyatanya nol besar. Janji tinggal janji," kata Koordinator Aksi, Morang, dalam orasinya.

Morang yang mengatakan kenaikan harga Pertamax berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat miskin, sebab ketika Premium dan Pertalite langka, masyarakat miskin terpaksa yang beralih menggunakan Pertamax.

Aksi berlangsung kondusif. Sekitar 15 menit usai koordinator aksi berorasi, Anggota Komisi C DPRD Sumut Muchrid Nasution menerima beberapa orang dari perwakilan massa aksi untuk masuk ke dalam gedung dan berdiskusi.

Baca juga : 4 Penantang Kelas Berat Jokowi Yang di Pilpres 2019

Muchrid berjanji pihaknya akan menyampaikan aspirasi dari mahasiswa ke Presiden Jokowi di Jakarta. Sekitar pukul 16.00 WIB, massa membubarkan diri.

Puluhan Mahasiswa PMII Demo, Dan Menguncang – guncang Pagar DPRD Sumut

Puluhan Mahasiswa PMII Demo, Dan Menguncang – guncang Pagar DPRD Sumut

BERITA HARIAN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII beramai-ramai geruduk kantor DPRD Sumut. Massa menyatakan diri dari berbagai kampus yang di Kota Medan, bersatu dan juga yang akan mengibarkan bendera PMII.

Massa yang akan bisa saja yang menyampaikan aspirasi atas hasil kinerja pemerintahan Jokowi-JK yang akan dianggap tidak memihak ke masyarakat.

"Kita melihat pendapatan orangtua kita yang tidak bertambah, namun presiden Jokowi yang seenaknya menaikkan BBM. Di mana presiden Jokowi diusung dari partai PDIP namun tidak ada satu kaderpun yang membantah atas kenaikkan ini, ke mana PDIP yang di masa pimpinan SBY mengecam keras atas kenaikan BBM," ujar Sofyandi Lubis saat menyampaikan orasinya yang di depan kantor DPRD Sumut, Rabu (4/4/2018).

Salah seorang mahasiswa yang akan bisa saja yang merupakan anggota PMII, memanjat pagar utama gedung DPRD Sumut.

Sesekali mereka menggoyang pagar kantor DPRD Sumut dengan kencang. ada yang memanjat pagar tersebut. Massa mengguncang pagar tersebut, sembari yang akan bisa saja yang menyanyikan lagu perjuangan. Mahasiswa berharap agar bisa berdiskusi dengan para anggota dewan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada perwakilan dewan yang keluar untuk menjumpai massa PMII.

Baca juga : Siddik Aji Adalah Seorang Ketua DPC Partai Garuda Medan Yang Begitu Sah

"Utang bertambah, BBM naik terus, untuk pemerintah Jokowi-JK kami anggap gagal. Petani merasa dicurangi oleh bangsanya sendiri, sama-sama kita lihat turunnya harga sawit dan karet bahkan lapangan pekerjaan sangat sulit," ujar pria yang menggunakan alat pengeras suara.

"Apa kami harus memakan tanah dan batu," tambahnya.

Massa kembali mengguncang keras pagar kantor DPRD Sumut.

Ini Yang Terjadi, Unjuk Rasa di Kantor PAN Sumut Ricuh

Ini Yang Terjadi, Unjuk Rasa di Kantor PAN Sumut Ricuh

BERITA HARIAN - Aksi demonstrasi yang digelar sejumlah kader DPC PAN di Kantor DPW PAN Sumut Jalan Wahid Hasyim, Medan, berlangsung ricuh, Senin (26/3/2018).

Beberapa yang di antara pendemo bahkan sempat membanting kursi.

Kericuhan ini terjadi setelah pengurus DPW PAN Sumut menolak permintaan pendemo untuk yang akan mengembalikan jabatan Darbani Dalimunthe sebagai Ketua DPD PAN Deliserdang.

"Sudah, sudah, masih ada solusi. Tahan emosi," ujar pendemo yang akan bisa saja yang menenangkan rekannya, Senin (26/3/2018).

Koordinator aksi Awaluddin mengatakan, mereka tidak diterima DPW PAN Sumut yang akan menempatkan pelaksana tugas Ketua DPD PAN Deliserdang. Sebab, menurut dia, roda organisasi partai berjalan lancar selama ini.

Baca juga : Sudah Banyak Politisi Yang Sekongkol Untuk Menyangkal Adanya Korupsi E-KTP

Menurut dia, tidak ada alasan untuk yang akan mengganti Darbani.

"Konsolidasi internal jalan terus sampai tingkat ranting, pembentukan ranting masih terus berjalan sampai saat ini. Hubungan pengurus mulai dari tingkat DPD, DPC sampai yang ke ranting-ranting pun harmonis. Jadi alasan apalagi selain karena alasan politik kepentingan oknum tertentu yang sehingga itu digunakan DPW untuk men-Plt-kan Darbani," katanya.

Hingga berita ini yang akan bisa saja yang diturunkan, Ketua DPW PAN Sumut Yahdi Khoir Harahap belum dapat dimintai keterangannya.