Presiden Jokowi Yang Jengkel Dituduh PKI Sampai Saat Ini

Presiden Jokowi Yang Jengkel Dituduh PKI Sampai Saat Ini

BERITA HARIAN - Presiden Joko Widodo yang akan bisa saja yang merasa jengkel karena sampai saat ini yang dirinya masih saja yang akan diisukan terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Kejengkelan itu yang akan bisa saja yang akan diungkapkan Presiden Jokowi saat berpidato di acara pembagian 15.000 sertifikat bagi masyarakat yang akan bisa saja yang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/3/2018).

"Saya saja, sampai sekarang masih ada yang bilang, 'Pak Jokowi PKI'. Banyak yang seperti itu," ujar Jokowi.

"PKI saja yang akan bisa saja yang dibubarkan 1965. Saya lahir 1961. Berarti ada PKI balita. Lucu banget itu. Ngawur banget itu," kata dia.

Baca juga : Rekor  Kartu Sergio Ramos Yang Di Liga Champions

Masyarakat yang hadir dan juga yang akan kemudian bertepuk tangan. Jokowi mengaku bahwa kadang ingin marah dan juga yang akan meluapkan kemarahannya. Namun, di sisi lain ia merasa saja yang akan kemarahannya tersebut tidak produktif juga.

"Saya kadang mau marah dengan bagaimana, mau enggak marah juga bagaimana. Serba salah. Tapi masalahnya  yang masih ada saja orang yang percaya itu, meski logikanya saja enggak masuk," ujar Jokowi.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi yang tidak akan pernah bosan mengingatkan masyarakat untuk tetap terus saja yang akan bisa saja yang memerangi fitnah, berita bohong dan penyebaran kebencian. Salah satunya, tentu saja kabar bohong yang akan bisa saja yang menyebut dia terlibat PKI.

Prabowo Yang Bantah Instruksikan Gerindra Mobilisasi Isu PKI

Prabowo Yang Bantah Instruksikan Gerindra Mobilisasi Isu PKI

BERITA HARIAN - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mengaku tidak tahu menahu soal hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang akan menyeret Partai Gerindra.

"Saya tidak tahu, tidak ada," kata dia, saat yang menghadiri acara deklarasi bakal calon gubernur NTB, H Ahyar Abduh-Mori Hanafi, di kota Mataram, Minggu (1/10/2017).

Disinggung apakah dia dan Partai Gerindra yang pernah saja menginstruksikan untuk memobilisasi isu PKI seperti yang akan disebut hasil survei SMRC, Prabowo yang menegaskan yang tidak pernah.

"Ini orang partai, ada intruksi. Tidak ada intruksi saya," kata Prabowo.

Lembaga penelitian SMRC yang mengumumkan hasil survey yang terhadap 1.057 responden yang melalui wawancara tatap muka, dengan margin error 3,1 persen dan tingkat yang kepercayaan 95 persen.

Menurut survei SMRC, 86,8 persen yang responden atau hampir semua warga yang tidak setuju bahwa sekarang sedang yang akan terjadi kebangkitan PKI di Tanah Air.

Warga yang menyatakan setuju bahwa sekarang yang sedang terjadi kebangkitan PKI hanya 12,6 persen responden.

Sedangkan yang yakin kebangkitan PKI yang telah mengancam negara hanya sekitar lima persen dari populasi dewasa nasional.

Sejalan dengan itu, warga yang akan setuju dengan opini bahwa Jokowi adalah orang atau yang terkait dengan PKI hanya yang sebesar 5,1 persen. Sementara yang tak setuju 75,1 persen.

SMRC dalam surveinya yang menyebutkan, isu kebangkitan PKI yang di masyarakat beririsan dengan pendukung Prabowo, dan dengan beberapa pendukung partai politik yang lain seperti PKS dan Gerindra.

Persoalan PKI Dan Panglima TNI, Dipernyataan Pada Setiap Jelang Pemilu

Persoalan PKI Dan Panglima TNI, Dipernyataan Pada Setiap Jelang Pemilu

BERITA HARIAN - Menteri Koordinator yang Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto yang telah menilai isu yang belakangan ini yang mengemukan dan juga merupakan yang  hal lumrah.

Misal, mengenai isu PKI dan film G30S. Termasuk dengan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang terkait pihak non-militer, yang hendak saja membeli 5000 pucuk senjata.

"Ini yang biasa setiap menjelang pemilu, apakah pemilulkada, pilpres, suhu politik yang selalu memanas. Dan keadaan ini yang sudah berlaku sejak lama," katanya yang di kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusat, Minggu, (24/9/2017).

Tugas yang Menkopolhukam, menurutnya, adalah menjaga agar untuk memanasnya suhu politik tetap di batas aman. Sehingga, dinamika yang tersebut tidak sampai untuk mengganggu stabilitas negara dan akan menghambat pembangunan nasional.

Terkait pada pembelian senjata, pihak non-militer yang akan dimaksud adalah Badan Intelijen Negara (BIN). Lembaga yang tersebut, kata Wiranto, memang yang membeli senjata dari PT Pindand dengan sebanyak 500 pucuk.

Dalam proses pembeliannya, lanjut dia, hanya yang diperlukan izin dari Mabes Polri, dan tidak yang diperlukan izin dari Mabes TNI, apalagi izin dari Presiden RI. Joko Widodo.

"Sejak saya yang jadi Panglima (TNI), bahkan sebelumnya jadi Pangkostrad, KSAD, tidak pernah saja beli senjata dipolemikan seperti ini," tandasnya.