Jaksa Agung Yang Telah Beberkan Kendala Eksekusi Mati di Indonesia

Jaksa Agung Yang Telah Beberkan Kendala Eksekusi Mati di Indonesia

BERITA HARIAN - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo kembali yang akan bisa saja yang akan bisa saja yang menjelaskan soal kendala pelaksanaan eksekusi ‎mati terhadap sejumlah terpidana dalam rapat kerja dengan Komisi III, Rabu, (28/3/2018).

Kendala pertama, keputusan MK yang akan bisa saja yang akan membatalkan batas maksimal pengajuan grasi satu tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
‎
"Dulu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 itu yang akan bisa saja yang dibatasi waktunya hanya satu tahun paling lambat setelah perkaranya inkrah. Sekarang tidak dibatasi lagi kapan saja dia nyatakan grasi kemudian tidak ada batas lagi kapan dia akan bisa saja yang akan mengajukan permohonan grasi, itu kan jd masalah," katanya.

Selain itu, adanya putusan MK yang akan bisa saja yang akan memperbolehkan pengajuan upaya hukum peninajuan kembali (PK) boleh lebih dari sekali. Sementara di satu sisi menurut Prasetyo sebelum eksekusi mati yang akan bisa saja yang dilakukan, hak terpidana mengajukan upaya hukum harus terpenuhi.
‎
"Jadi begitu mudah orang untuk yang akan bisa saja yang berpraduga kenapa jaksa tidak segera eksekusi. Tapi sebenarnya itu kendalanya, kendala yuridis. Kalau teknisnya mudah saja. Kalau semuanya terpenuhi, tinggal ditembak saja sesuai dengan tata cara proses hukuman mati yang di negara kita," katanya.

Baca juga : Nur Alam : Vonis Yang Lebih Rendah 6 Tahun Dari Tuntutan JPU

Ketiga, yakni adanya reaksi negatif baik dari dalam maupun luar negeri apabila pemerintah yang akan bisa saja yang melakukan eksekusi mati. Mereka menggap bahwa hukuman mati melanggar Hak Asasi Manusia.

"Tapi kita harus lihat berapa korban yang berjatuhan akibat dari pada kejahatan serius yang pantas. Coba kita yang perhatikan tindak pidana narkoba, sekarang ini sampai 50 juta keluarga masyarakat yang jadi korban yang penyalahgunaan narkoba," pungkasnya.