Evaluasi, Staff Ahli Gubernur Sumut Ingatkan OPD Lebih Tingkatkan Kinerja

Evaluasi, Staff Ahli Gubernur Sumut Ingatkan OPD Lebih Tingkatkan Kinerja

BERITA HARIAN - Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan juga Pemerintahan Nouval Mahyar yang akan bisa saja yang mengharapkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  lebih saja yang akan meningkatkan kinerjanya.

Sehingga Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang masih rendah dapat bisa saja yang diperbaiki dan ditingkatkan lagi.

Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Nouval Mahyar pada Pembukaan Acara Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Provinsi Sumatera Utara (Provsu), yang di Gedung Binagraha Medan, Jumat (31/8/2018).

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, katanya, seluruh kepala daerah yang akan bisa saja yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  kepada Presiden, melalui Menteri Dalam Negeri.

LPPD tersebut memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan.

“Dan sejak tanggal 27-31 Agustus 2018 telah saja yang akan bisa saja yang dilaksanakan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD Provinsi Sumatera Utara dan verifikasi data hasil evaluasi Timda terhadap LPPD kabupaten/kota, yang akan berdasarkan radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor T.094/ 5206 tanggal 7 Juni 2018,” ujarnya.

Selain itu, juga yang akan bisa saja yang dilaksanakan evaluasi terhadap LPPD Kabupaten/Kota  Tahun Anggara 2017 dari tanggal 6-13 Agustus 2018.

Hasilnya, ada beberapa daerah yang sudah saja yang akan bisa saja yang memperlihatkan peningkatan dan  beberapa daerah yang masih perlu ditingkatkan lagi.

Karena itu, kabupaten/kota diharapkan lebih serius dalam mempersiapkan data LPPD kabupaten/kota, karena data LPPD kabupaten/kota sebagian merupakan data agregasi, sehingga sangat berimplikasi terhadap data LPPD Provinsi.

Baca juga : Jokowi Nantikan Investasi Terbaru Jack Ma Yang di Indonesia

“Sumber data juga harus dibuat secara akurat, sehingga penilaiannya baik,” katanya.

Acara tersebut dihadiri Tim Nasional dari Kementerian Dalam Negeri RI dan BPKP Pusat, para bupati/walikota se-Sumatera Utara atau yang mewakili, serta para pimpinan OPD Provsu dan undangan lainnya.