Jokowi Yang Dinilai Rendah Diri Karena Purnawirawan Jendaral Yang Diistana

Jokowi Yang Dinilai Rendah Diri Karena Purnawirawan Jendaral Yang Diistana

BERITA HARIAN - Presiden Joko Widodo yang akan kembali menambah purnawirawan Jenderal TNI yang ke lingkaran Istana Kepresidenan. Kali ini, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko yang  telah ditarik untuk menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai, kian banyaknya purnawirawan Jenderal TNI yang di sekitar Presiden menunjukkan masih adanya persoalan dalam konteks hubungan kepemimpinan sipil-militer yang di Indonesia.

"Ada yang semacam inferioritas yang masih saja yang akan bisa saja yang akan menghinggapi kalangan sipil dalam memandang dan juga yang akan bisa saja yang akan berhubungan dengan militer," ujar Gufron, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Gufron yang telah menjelaskan, inferioritas atau rendah diri yang akan bisa saja yang akan di kalangan pemimpin sipil memunculkan langkah-langkah politik dari elite sipil untuk yang kan bisa saja yang melibatkan militer, baik aktif maupun purnawirawan, untuk yang akan bisa saja yang akan memperkuat legitimasi dan juga yang kekuasaannya.

Menurut Gufron, Presiden memang yang akan bisa saja yang akan memiliki hak prerogatif untuk memilih siapa saja orang yang akan bisa saja yang akan membantunya menjalankan tugas negara, termasuk purnawirawan Jenderal.

Namun, pemilihan tersebut yang harus bisa saja yang akan mempertimbangkan kompetensi dan integritas. Dengan demikian, pemilihan bukan sebagai bagian darisharing power yang bernuansa transaksional.

Setidaknya, Gufron yang menilai ada beberapa syarat umum yang perlu dimiliki para pembantu Presiden. Syarat itu yakni kompetensi yang ada di bidangnya, integritas yang tidak bisa saja yang akan diragukan, dan juga yang akan bisa saja yang akan memiliki komitmen untuk yang akan bisa saja yang akan mewujudkan visi misi Presiden.

Gufron mengatakan, orang dengan latar belakang apa pun yang akan bisa dipilih asal syarat-syarat di atas memang yang terpenuhi.

Masalahnya, tutur Gufron, tidak semua purnawirawan TNI yang ada di sekitar Jokowi yang akan bisa saja yang akan memenuhi kriteria di atas dan justru menjadi beban bagi pemerintahan jokowi.

Misalnya, ada purnawirawan TNI yang telah diduga punya masalah pelanggaran hak asasi manusia yang di masa lalu, namun diangkat menduduki jabatan strategis yang di pemerintahan Jokowi.

Baca juga : Sandiaga Uno Yang Beberkan Evaluasi Yang Selepas Tiga Bulan Memimpin DiJakarta

Dengan mengangkat mereka, alih-alih bisa saja yang akan  mewujudkan visi misi Presiden mereka, justru akan menjadi bisa saja yang menjadi beban bagi pemerintahannya.

"Dengan kata lain, presiden tidak boleh asal pilih dan juga angkat tanpa proses seleksi yang ketat. Apalagi jika hal itu yang akan dimaksudkan hanya untuk berbagi kekuasaan dengan para pendukungnya," kata dia.

Sebelum Moeldoko, deretan Purnawirawan TNI-Polri sudah yang lebih dulu ada di lingkaran Istana. Mereka adalah Luhut Binsar Panjaitan, Ryamizard Ryacudu, Wiranto, Budi Gunawan, Sidarto Danusubroto, Subagyo Hadi Siswoyo, Yusuf Kartanegara, Gories Mere, hingga Agum Gumelar.