Pemerintah Yang Tidak Transparasi Soal Kebijakan Dalam Ekonomi

Pemerintah Yang Tidak Transparasi Soal Kebijakan Dalam Ekonomi

BERITA HARIAN - Menteri Koordinator Perekonomian yang Darmin Nasution menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran dengan Pendapatan dan juga Belanja Negara (APBN) 2016 dalam rapat paripurna DPR (6/7/2017).

Sayangnya, tidak ada juga penjelasan yang mengenai  dengan 14 paket kebijakan ekonomi yang sudah bisa diluncurkan oleh Presiden Jokowi.

Anggota Komisi VI Bambang Haryo Soekartono pun yang melontarkan kekecewaannya karena pemerintah yang tidak transparasi soal perkembangan realisasi dari kebijakan yang tersebut.


“Saya telah menilai paket kebijakan ekonomi yang tidak terlihat dalam perkembangan yang telah berarti sehingga program yang tersebut sulit untuk bisa dikatakan yang berhasil. Setelah satu tahun paket ekonomi itu yang meluncur pertumbuhan ekonomi yang kita bukannya naik tapi malah turun,” tutur Bambang.

Menurut dengan Politisi Gerindra, pertumbuhan pada industry yang ini turun menjadi 5,7 persen dari 6,1 persen yang di tahun 2015. Bahkan yang di 2017, pertumbuhan industry yang berada di bawah 5 persen, sekitar 4,8 persen.

“Jadi yang saya sangat sayangkan adalah sosialisasi yang sudah oke, implementasi nol, hasilnya yang tidak dievaluasi. Ini kenapa kok tidak saja dilaporkan oleh Menko Perekonomian yang sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung, ini bukti bahwa pemerintah yang tidak ada transparansi kepada publik tentang kebijakannya yang,” jelasnya.

Hal ini yang diungkapkan oleh Darmin Nasution untuk bisa mendorong pemerintah agar yang bersikap terbuka dengan terhadap program yang telah dijalankan sehingga masyarakat yang sudah bisa tahu apa saja capaian-capaian yang telah dilakukan tersebut.